LBH AMPUH Indonesia Gandeng Aliansi Merah Putih, Siap Kawal Perjuangan PPPK Paruh Waktu

LBH AMPUH Indonesia Gandeng Aliansi Merah Putih, Siap Kawal Perjuangan PPPK Paruh Waktu

JAKARTA — TEMPORATUR.COM

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) AMPUH Indonesia menyatakan kesiapan memperkuat perjuangan Aliansi Merah Putih dalam mengawal aspirasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di seluruh Indonesia. Sinergi tersebut diarahkan untuk memperjuangkan kepastian status kepegawaian, perlindungan hak kerja, kesejahteraan, serta kejelasan mekanisme peningkatan status menjadi PPPK Penuh Waktu.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur LBH AMPUH Indonesia, Joni Sudarso, S.H., M.H., CLA, dalam agenda Musyawarah Nasional (Munas) II dan Silaturahmi Nasional Aliansi Merah Putih yang berlangsung di Hotel Merdeka Proklamasi, Jakarta, Minggu (15/11/2026).

Dalam forum nasional tersebut, LBH AMPUH Indonesia menyatakan siap membangun kerja sama strategis dengan Aliansi Merah Putih di bawah kepemimpinan Ketua Umum Fadlun Abdillah, S.IP., M.IP.

Kerja sama tersebut mencakup konsultasi hukum, bantuan hukum, advokasi kebijakan publik, hingga pendampingan terhadap anggota yang menghadapi persoalan administrasi kepegawaian.

Joni Sudarso menegaskan, perjuangan PPPK Paruh Waktu bukan sekadar persoalan perubahan nomenklatur atau peningkatan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu. Lebih dari itu, persoalan tersebut menyangkut kepastian hukum, kesejahteraan, perlindungan hak kerja, serta masa depan keluarga para pegawai yang telah mengabdikan diri dalam pelayanan publik.

“Jangan biarkan pengabdian bertahun-tahun kepada negara berakhir dalam ketidakpastian status dan masa depan. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum dan penghargaan terhadap pengabdian,” tegas Joni.

Kebijakan Peningkatan Status Harus Jelas dan Transparan

LBH AMPUH Indonesia turut menyoroti perkembangan kebijakan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam siaran pers Kementerian PANRB tanggal 6 November 2026 Nomor 378/HUMAS-MENPANRB/2026 mengenai kesepakatan peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap.

Kelompok yang menjadi perhatian dalam kebijakan tersebut meliputi tenaga pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, tenaga pendidikan, dosen, serta tenaga pelaksana lainnya.

Menurut Joni, perkembangan kebijakan tersebut patut diapresiasi. Namun, pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai mekanisme pelaksanaan, jadwal, persyaratan, kriteria prioritas, ketersediaan formasi, anggaran, serta mekanisme pengusulan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Kita tidak boleh berhenti pada pernyataan kebijakan. Yang harus dikawal adalah bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi keputusan administrasi kepegawaian yang nyata, transparan, adil, dan dapat dilaksanakan,” ujarnya.

Ia menilai, kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan pelaksanaannya di kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, hingga kota perlu menjadi perhatian serius.

Dorong Lima Agenda Strategis Perjuangan PPPK

Untuk memperkuat perjuangan secara nasional, LBH AMPUH Indonesia mendorong Aliansi Merah Putih menjalankan lima agenda strategis.

Pertama, melakukan konsolidasi dan pendataan nasional seluruh anggota PPPK Paruh Waktu, termasuk jenis jabatan, instansi penempatan, masa pengabdian, status administrasi, penghasilan, serta persoalan yang dihadapi.

Kedua, membangun komunikasi kelembagaan dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), melalui audiensi resmi untuk memperoleh kejelasan kebijakan dan mekanisme peningkatan status.

Ketiga, memperkuat pendampingan di tingkat daerah melalui komunikasi dengan PPK, BKPSDM/BKD, kepala perangkat daerah, serta instansi terkait.

Keempat, melakukan advokasi dan pengawasan kebijakan apabila ditemukan ketidakjelasan, diskriminasi, perlakuan tidak adil, maupun dugaan pelanggaran prosedur administrasi kepegawaian.

Kelima, menyiapkan langkah hukum apabila diperlukan dengan memperhatikan objek permasalahan, kewenangan pejabat, bukti, kedudukan hukum, tenggat waktu, serta prosedur hukum yang berlaku.

LBH AMPUH Indonesia juga memberikan perhatian khusus kepada PPPK Paruh Waktu yang bertugas sebagai anggota Satpol PP, tenaga pemadam kebakaran, tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan petugas pelayanan publik lainnya.

Kelompok tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Karena itu, kepastian status, kesesuaian jabatan, penghasilan, perlindungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitas penunjang, serta keberlanjutan karier harus menjadi bagian dari agenda advokasi.

LBH AMPUH Indonesia berpandangan bahwa negara tidak boleh mengabaikan pengabdian para pegawai yang selama ini menjalankan tugas pelayanan publik.

Siapkan Pendampingan Hukum hingga Tingkat Daerah

Sebagai bentuk konkret sinergi kelembagaan, LBH AMPUH Indonesia menyatakan kesiapan memberikan dukungan hukum kepada Aliansi Merah Putih dan anggotanya.

Dukungan tersebut meliputi konsultasi dan pendapat hukum, pendampingan persoalan kepegawaian, penyusunan surat audiensi dan keberatan administratif, pengaduan, kajian peraturan perundang-undangan, hingga pendampingan terhadap dugaan tindakan sewenang-wenang atau pelanggaran hak pegawai.

LBH AMPUH Indonesia juga siap mendukung komunikasi kelembagaan dengan Kementerian PANRB, BKN, DPR RI, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

Dalam pelaksanaannya, Aliansi Merah Putih tetap menjadi organisasi yang memimpin konsolidasi dan menyuarakan aspirasi anggotanya. Sementara LBH AMPUH Indonesia menjalankan fungsi sebagai mitra bantuan hukum dan advokasi berdasarkan mandat serta kesepakatan kedua belah pihak.

Joni: Perjuangan Harus Konstitusional dan Berbasis Data

Joni Sudarso menegaskan bahwa perjuangan memperoleh hak dan kepastian hukum harus dilakukan secara bermartabat, terorganisasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, gerakan perjuangan tidak boleh hanya bertumpu pada demonstrasi atau penyampaian tuntutan, tetapi harus diperkuat dengan data, kajian hukum, komunikasi kelembagaan, serta strategi advokasi yang terukur.

“Berani menyampaikan aspirasi bukan berarti harus melanggar hukum. Kritis terhadap pemerintah bukan berarti memusuhi pemerintah. Memperjuangkan hak bukan berarti mengabaikan kewajiban,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa perjuangan peningkatan status PPPK Paruh Waktu tidak boleh dibangun dengan janji bahwa seluruh anggota otomatis diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.

Sebaliknya, perjuangan harus diarahkan pada kepastian mekanisme, transparansi kriteria, perlakuan yang adil, serta pelaksanaan kebijakan yang akuntabel sesuai ketentuan hukum.

Melalui Munas II dan Silaturahmi Nasional Aliansi Merah Putih, LBH AMPUH Indonesia berharap terbentuk kekuatan perjuangan nasional yang solid dan memiliki arah advokasi yang jelas.

Joni menegaskan, kehadiran LBH AMPUH Indonesia bukan untuk mengambil alih perjuangan Aliansi Merah Putih, melainkan memperkuatnya melalui perspektif hukum, pendampingan, dan advokasi kelembagaan.

“Kita tidak sedang meminta keistimewaan. Kita sedang memperjuangkan keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak, dan penghargaan yang layak bagi mereka yang telah mengabdikan dirinya untuk pelayanan publik,” pungkasnya.

Hukum Harus Menjadi Panglima, Keadilan Harus Menjadi Tujuan, dan Pengabdian Harus Mendapatkan Penghargaan.

(SUR)