BPJS Ketenagakerjaan Minta Perusahaan Perbarui Data Pekerja untuk BSU 2026, Bantuan Rp900 Ribu Dibayarkan Sekaligus
- account_circle Suryo
- calendar_month 5 menit yang lalu
- print Cetak

Keterangan foto: BPJS Ketenagakerjaan Minta Perusahaan Perbarui Data Pekerja untuk BSU 2026, Bantuan Rp900 Ribu Dibayarkan Sekaligus
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BPJS Ketenagakerjaan Minta Perusahaan Perbarui Data Pekerja untuk BSU 2026, Bantuan Rp900 Ribu Dibayarkan Sekaligus
BEKASI — TEMPORATUR.COM
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan meminta perusahaan atau pemberi kerja memastikan kelengkapan dan keakuratan data pekerja yang berpotensi menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung proses validasi calon penerima bantuan pemerintah sebesar Rp900.000.
Permintaan itu tertuang dalam surat BPJS Ketenagakerjaan tertanggal 9 November 2026 yang ditujukan kepada para pimpinan pemberi kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa program BSU 2026 merupakan salah satu upaya pemerintah mempertahankan daya beli pekerja/buruh sekaligus menjaga ketahanan ekonomi masyarakat.
Program bantuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
Bantuan Rp900 Ribu untuk Tiga Bulan
Berdasarkan ketentuan terbaru, pekerja yang memenuhi persyaratan berhak memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan.
Dengan demikian, total bantuan yang diterima mencapai Rp900.000 dan dibayarkan sekaligus melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun PT Pos Indonesia.
Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa penyaluran BSU 2026 dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026.
Namun, pemberian bantuan tetap mempertimbangkan jumlah pekerja yang memenuhi persyaratan serta ketersediaan anggaran pemerintah.
Ini Kriteria Pekerja Penerima BSU 2026
Dalam ketentuan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima BSU.
Di antaranya:
1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026.
3. Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan atau menyesuaikan upah minimum kabupaten/kota maupun provinsi sesuai ketentuan.
4. Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.
Selain itu, pekerja/buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Besaran upah yang menjadi dasar penentuan penerima mengacu pada gaji terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam sistem kepesertaan. Komponen tersebut terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
Perusahaan Diminta Memastikan Data Pekerja
Dalam surat tertanggal 9 November 2026, BPJS Ketenagakerjaan menekankan pentingnya keterlibatan aktif perusahaan untuk memastikan data pekerja sesuai kondisi sebenarnya.
Perusahaan diminta melengkapi sejumlah informasi yang diperlukan dalam proses validasi calon penerima BSU.
Data tersebut meliputi:
– Nomor rekening bank.
– Nama bank.
– Nama pemilik rekening.
– Alamat calon penerima BSU.
– Provinsi dan kabupaten/kota.
– Kode pos.
– Nomor telepon aktif.
– Lokasi pekerjaan.
Bank yang disebutkan dalam surat tersebut meliputi BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Kelengkapan data perbankan menjadi salah satu bagian penting untuk mendukung proses penyaluran bantuan agar tidak mengalami kendala administrasi.
Pengkinian Data Melalui SIPP dan JMO
BPJS Ketenagakerjaan juga menjelaskan mekanisme pengumpulan dan pengkinian data rekening pekerja.
Perusahaan dapat melakukan pengkinian secara kolektif melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Pelaporan Peserta) dengan melampirkan surat pernyataan kebenaran dan keabsahan data.
Sementara itu, pekerja dapat melakukan pengkinian data secara mandiri melalui aplikasi JMO maupun website resmi BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam surat tersebut, pengkinian data dan surat pernyataan kebenaran serta keabsahan data disebut paling lambat diterima BPJS Ketenagakerjaan pada 13 November 2026.
Untuk informasi lebih lanjut, perusahaan dapat menghubungi petugas BPJS Ketenagakerjaan atau Contact Center 175.
Penetapan Penerima Tetap Menjadi Kewenangan Kemnaker
Hal penting yang perlu dipahami masyarakat adalah bahwa pemenuhan persyaratan administrasi dan pembaruan data tidak otomatis menjamin seseorang ditetapkan sebagai penerima BSU.
Dalam surat BPJS Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa keputusan pemberian BSU merupakan kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan hasil verifikasi.
Pekerja juga dapat melakukan pengecekan eligibilitas dan status penyaluran bantuan melalui laman resmi https://bsu.kemnaker.go.id.
Kemnaker sebelumnya menegaskan bahwa pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran mandiri untuk mendapatkan BSU. Penetapan penerima dilakukan berdasarkan data dan hasil verifikasi sesuai ketentuan.
Transparansi Data dan Ketepatan Sasaran Jadi Perhatian
Program BSU 2026 diharapkan dapat membantu menjaga daya beli pekerja, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi kriteria pemerintah.
Namun, akurasi data perusahaan, validitas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta kesesuaian rekening penerima menjadi faktor penting dalam proses penyaluran.
Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan memastikan proses verifikasi berjalan transparan sehingga bantuan benar-benar diterima pekerja yang berhak.
Masyarakat juga diimbau menggunakan kanal resmi pemerintah untuk memperoleh informasi dan menghindari pihak-pihak yang menawarkan jasa pencairan BSU dengan meminta biaya tertentu.
Sumber: Surat BPJS Ketenagakerjaan tertanggal 9 November 2026; Permenaker Nomor 16 Tahun 2026; Kementerian Ketenagakerjaan RI; dan laman resmi BSU Kemnaker.
TEMPORATUR.COM membuka ruang klarifikasi dan informasi tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan maupun Kementerian Ketenagakerjaan terkait pelaksanaan program BSU 2026.
(RED)
- Penulis: Suryo
- Editor: Redaksi
- Sumber: https://temporatur.com/

Saat ini belum ada komentar