30 Tahun Tragedi Kudatuli, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi: Momentum Jaga Demokrasi yang Mulai Terancam
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi menggelar peringatan 30 tahun Tragedi 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai peristiwa Kudatuli pada Minggu (26/7/2026) malam.
Acara refleksi sejarah yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPC, anggota fraksi PDI Perjuangan, pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC), serta menghadirkan narasumber sejarah, Nauval Al Rasyid.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Usup Supriatna, menegaskan bahwa refleksi Kudatuli bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari komitmen partai untuk merawat ingatan bangsa dan menolak lupa atas lembaran hitam sejarah. Menurutnya, peristiwa berdarah di Kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta tersebut merupakan tonggak krusial bagi tegaknya demokrasi di Indonesia.
“Malam ini kita berkumpul untuk mendoakan para pejuang demokrasi yang menjadi korban. Peristiwa Kudatuli 1996 adalah hulu yang membuahkan gerakan Reformasi 1998, sehingga kita bisa menikmati kebebasan hari ini. Namun, kita juga harus waspada karena akhir-akhir ini indikasi ancaman terhadap demokrasi mulai kembali dirasakan,” ujar Usup dalam sambutannya.
Usup menceritakan kembali bagaimana hak politik rakyat dan keabsahan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri hasil Kongres Surabaya 1993 diinjak-injak oleh rezim otoriter saat itu. Tragedi tersebut menyisakan duka mendalam karena banyak kader yang gugur, terluka, bahkan beberapa di antaranya belum diketahui keberadaannya hingga saat ini.
Ia mengimbau kepada seluruh kader, simpatisan, kelompok pemuda, dan mahasiswa untuk menjaga agar api perjuangan tidak padam. Kader PDI Perjuangan diminta berdiri di garda terdepan menggunakan jalur hukum dan konstitusi demi melawan ketidakadilan serta menjaga ruang kritik.
Sementara itu, sejarawan sekaligus narasumber acara, Nauval Al Rasyid, memaparkan bahwa Kudatuli merupakan puncak dari dinamika politik panjang akibat intervensi penguasa. Rezim saat itu merekayasa Kongres Medan 1996 demi menggulingkan kepemimpinan Megawati yang sah.
“Tragedi tersebut justru memicu gelombang perlawanan besar dari kelompok loyalis Megawati (Promega), mahasiswa, dan aktivis. Gerakan yang tak terbendung inilah yang kemudian melahirkan struktur kekuatan baru bernama PDI Perjuangan,” kata Nauval.
Kendati demikian, Nauval menyayangkan penyelesaian hukum kasus Kudatuli yang dinilai belum tuntas hingga saat ini. Kejelasan mengenai jumlah pasti korban, aktor intelektual, hingga institusi yang terlibat dalam penyerbuan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah sejarah yang belum terungkap sepenuhnya.
“Peringatan Kudatuli ini menjadi bukti lahirnya kekuatan demokrasi baru yang memadukan pemikiran interdisipliner di dalam tubuh partai untuk terus bergerak maju bersama rakyat,” pungkas Nauval.
(SS/Red)
