Efektivitas BPBD dalam Penanganan Banjir di Kabupaten Bekasi Dipertanyakan
Masalah banjir di kabupaten Bekasi yang terus berulang setiap tahun memicu desakan agar pemerintah melakukan evaluasi total terhadap program penanganan yang selama ini berjalan.
Langkah ini dinilai krusial agar alokasi anggaran negara tidak terbuang percuma tanpa hasil yang maksimal.
Junaedi S. Sos.,salah satu pengamat kebijakan publik Kabupaten Bekasi menekankan pentingnya penggunaan basis data (database) sepuluh tahun terakhir sebagai tolok ukur utama. Data tersebut harus menunjukkan secara jelas apakah dampak banjir selama satu dekade ini meluas atau berkurang.
“Penanganan banjir jangan sampai hanya menghabiskan anggaran tanpa penyelesaian yang komprehensif. Kita perlu melihat data 10 tahun terakhir untuk mengevaluasi apakah program yang dijalankan sudah efektif atau belum,” ujarnua dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/01/2026).
Lebih lanjut, ia menyoroti perlunya pemetaan masalah dari hulu hingga hilir secara mendalam. Evaluasi tersebut harus mampu mengidentifikasi apakah penyebab utama banjir murni karena faktor alam, seperti curah hujan yang tinggi, atau akibat ulah manusia, seperti kerusakan lingkungan dan tata ruang yang buruk.
Strategi penanganan yang parsial dan tidak terintegrasi dianggap menjadi penyebab utama kegagalan penanggulangan banjir di berbagai daerah.
Tanpa analisis penyebab yang akurat—baik dari sisi hidrologi maupun dampak aktivitas manusia—program-program normalisasi maupun pembangunan infrastruktur pengendali banjir dikhawatirkan hanya menjadi solusi sementara.
“Semoga kedepannya penanganan banjir di Kabupaten Bekasibisa lebih baik, terukur, dan berbasis data, sehingga masyarakat benar-benar merasakan dampaknya,” pungkas Junaedi yang akrab disapa Ajuk.
Masyarakat kini berharap pemerintah Kabupaten Bekasidapat lebih transparan dalam memaparkan data dampak banjir dan berkomitmen pada solusi jangka panjang yang menyentuh akar permasalahan dari hulu ke hilir.
Sementara itu Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, mengungkapkan bahwa sebaran banjir saat ini mencakup wilayah yang cukup luas, mulai dari utara hingga pusat pemerintahan.
“Berdasarkan update pendataan sementara hingga Minggu siang, tercatat 16 kecamatan terdampak, di antaranya Tarumajaya, Babelan, Sukawangi, Cabangbungin, Tambun Utara, Sukakarya, Pebayuran, Cibitung, Sukatani, Tambun Selatan, Karang Bahagia, Cikarang Utara, Cikarang Barat, Kedungwaringin, Cikarang Timur, dan Cikarang Pusat,” jelas Muchlis dalam keterangannya, Minggu (18/1/2026).
Data terkini menunjukkan sebanyak 4.622 Kepala Keluarga (KK) terdampak langsung oleh bencana hidrometeorologi ini. Guna menangani situasi darurat, BPBD telah bersinergi dengan TNI/Polri, PMI, FPRB, Destana, Katana, serta para penggiat kebencanaan lainnya.
“Tim di lapangan terus melakukan assesment, evakuasi warga yang terjebak, serta mendistribusikan bantuan logistik. Kami juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan teknis lebih lanjut,” Imbuhnya.
Mengingat intensitas hujan diprediksi masih akan tinggi dalam beberapa hari ke depan, Muchlis mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi warga yang tinggal di bantaran sungai atau wilayah rawan banjir.
“Kami minta warga tetap berhati-hati. Jika terjadi kondisi darurat, segera melapor kepada aparat desa, Trantib kecamatan, atau petugas lapangan kami agar bisa segera dievakuasi,” tuturnya.
(SS/Red)
