#Banjir Bekasi

Pasca Banjir Bekasi, Bung Ken Desak Pemkab dan Pemdes Bersinergi Selamatkan Sektor Pertanian BEKASI – Temporatur.com SelanjutnyaJaga Kamtibmas, Kapolsek Setu Pimpin OKJ di TamanrahayuKondisi objektif wilayah Kabupaten Bekasi yang baru saja diterjang banjir hebat menyisakan duka mendalam bagi warga, khususnya di sektor pemukiman dan lahan pertanian. Menanggapi dampak tragis yang membayangi, aktivis Bekasi, Nasep Iskandar […]

Hujan Deras Picu Banjir Susulan di Labansari dan Bojongsari, Warga Kembali Mengungsi BEKASI -;Temporatur.com SelanjutnyaJaga Kamtibmas, Kapolsek Setu Pimpin OKJ di TamanrahayuHujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Bekasi sejak Jumat dini hari (30/01/2026) menyebabkan banjir susulan kembali merendam permukiman warga. Luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet membuat air mengepung Kampung Nenggewer di […]

Tim SAR Gabungan Temukan Warga Tambun Meninggal Dunia Tenggelam di Danau

Efektivitas BPBD dalam Penanganan Banjir di Kabupaten Bekasi Dipertanyakan

Sidi Sumardi menilai wilayah utara Bekasi, khususnya Babelan dan Tarumajaya, kurang mendapat perhatian dalam penanganan banjir. Ia mengungkapkan kritik tersebut karena Bupati belum mengunjungi wilayahnya yang terendam banjir sejak Selasa, 3 Maret 2025.

Juga, Pemda harus melakukan tindakan penataan jaringan sungai, sekunder, tersier untuk di normalisasi, termasuk melakukan penataan drainase di setiap pemukiman penduduk, papar Mbah Goen.

Berdasarkan informasi yang diterima dari BPBD Kota Bekasi, terdapat tujuh kecamatan yang terdampak, yakni Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jatiasih, Pondok Gede, dan Rawalumbu,” terangnya.

Banjir yang melanda Kota dan Kabupaten Bekasi sejak Selasa (4/3/2025) hingga Rabu (5/3/2025) masih belum surut. Berdasarkan data dari BPBD Jawa Barat, lebih dari 52 ribu jiwa terdampak akibat banjir dengan ketinggian air yang bervariasi antara 50 hingga 350 sentimeter. Sejumlah fasilitas publik, termasuk rumah sakit, juga ikut terendam.

Bupati Bekasi juga menginstruksikan setiap perangkat daerah untuk menunjuk Liaison Officer (LO) guna memastikan koordinasi efektif antara pemerintah dan instansi terkait serta membantu masyarakat terdampak.