Aliansi Masyarakat Kaltim Serahkan Surat Terbuka ke Presiden, Minta KPK Periksa Gubernur Rudy Mas’ud
Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur secara resmi menyerahkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dokumen berisi tuntutan penegakan hukum di daerah ini disampaikan melalui Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, saat berkunjung ke Samarinda, Jumat kemarin (8/5/2026).
Penyerahan dokumen tersebut dilakukan langsung oleh Koordinator Lapangan Aliansi, Erly Sopiansyah, didampingi Sapta Guspiani serta puluhan aktivis yang hadir di Hotel Haris, Samarinda. Di dalam surat terbuka itu, pihak aliansi dengan tegas meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan langsung melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Aliansi menyoroti adanya dugaan kuat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud.
Erly Sopiansyah menegaskan, langkah ini merupakan wujud nyata penyampaian aspirasi masyarakat yang selama ini merasa resah dengan berbagai persoalan yang berkembang di Kalimantan Timur. Menurutnya, masalah yang ada sudah sedemikian mendesak dan memerlukan intervensi serius dari pemerintah pusat agar keadilan dapat ditegakkan.
“Kami secara tegas meminta Bapak Presiden memerintahkan KPK untuk turun ke lapangan dan memeriksa Gubernur Kaltim. Persoalan di daerah ini sudah tidak bisa lagi diselesaikan di tingkat lokal, dan masyarakat menunggu kepastian hukum,” ujar Erly dengan nada tegas saat diwawancarai awak media.
Pihaknya berharap, melalui penyerahan surat ini, suara masyarakat Kalimantan Timur dapat didengar oleh pucuk pimpinan negara. Dokumen yang diserahkan melalui Budisatrio Djiwandono ini diharapkan menjadi jembatan agar aspirasi tersebut sampai utuh ke meja Presiden.
Aliansi ini juga menegaskan komitmennya untuk tidak berhenti sampai di sini. Mereka akan terus mengawal setiap proses yang berjalan dan mendorong penuh adanya transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum yang bersih di bumi Etam ini.
“Harapan kami satu, Bapak Presiden menerima dan menindaklanjuti surat terbuka ini dengan serius. Ini adalah suara bersama masyarakat Kalimantan Timur yang menginginkan perubahan dan keadilan,” pungkas Erly.
Sementara itu, Budisatrio Djiwandono yang menerima dokumen tersebut menyatakan siap menyalurkan aspirasi masyarakat ini. Ia menjamin surat terbuka tersebut akan disampaikan ke jalur yang tepat melalui struktur partai politik, agar dapat diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.
(Ipan)
