Babak Baru Saling Ungkap Dikasus Suap Ijon Proyek Bupati Bekasi ?
Memasuki pertengahan Januari 2026, situasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi kian mencekam menyusul meluasnya penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap ijon proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang. Berselewarannya “surat undangan” dari lembaga antirasuah tersebut menandai dimulainya babak saling ungkap di antara para elit dan birokrat lokal.
Penelusuran Aliran Dana Rp14,2 Miliar
Penyidik KPK kini tengah mendalami total aliran uang yang diduga mencapai Rp14,2 miliar. Dana tersebut disinyalir berasal dari setoran para pengusaha untuk mendapatkan paket proyek infrastruktur tahun anggaran 2025-2026 yang bahkan sebagian belum berjalan.
Fokus pemeriksaan terbaru mencakup beberapa klaster penting:
Pejabat Pemkab: KPK telah memanggil tujuh pejabat eselon di lingkungan Pemkab Bekasi serta ASN untuk mendalami konstruksi perkara.
Aparat Kewilayahan
Sekretaris Camat (Sekcam) Kedung Waringin, Rohadi, turut dipanggil untuk memberikan keterangan terkait dugaan keterlibatan birokrasi tingkat kecamatan dalam skema suap ini.
Elit Politik
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, diperiksa pada 15 Januari 2026 terkait dugaan aliran uang dari pihak swasta yang juga mengalir ke kader partai. Selain itu, dua anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha dan Nyumarno, juga telah dipanggil sebagai saksi.
Pihak Swasta
Lima direktur perusahaan swasta diperiksa secara intensif guna menelusuri bagaimana nama-nama “orang penting” dijual untuk mengamankan proyek.
Babak Saling Ungkap Dimulai
Aksi saling ungkap diperkirakan pecah setelah penyidik menemukan adanya upaya penghapusan jejak komunikasi antar tersangka. Penetapan ayah sang Bupati, HM Kunang, sebagai tersangka kurir penerima suap juga menjadi kunci pembuka bagi penyidik untuk memetakan peran pihak-pihak lain yang selama ini berada di balik layar.
Kehadiran surat-surat panggilan yang menyasar hingga tingkat kepala bidang (Kabid) dan sekcam memicu ketegangan di Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi di Cikarang Pusat.
Sebelimnya pada Kamis (15/1/2026), giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, yang hadir memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Usai menjalani pemeriksaan, Ono Surono mengakui bahwa salah satu materi yang digali tim penyidik adalah mengenai aliran dana dalam kasus tersebut.
“Iya (soal aliran uang), ada beberapa lah yang ditanyakan,” ujar Ono Surono kepada awak media sambil mengenakan masker hitam.
Meski membenarkan adanya pertanyaan terkait dana, Ono enggan membeberkan secara rinci mengenai sumber maupun besaran uang yang dikonfirmasi oleh penyidik.
Ia tidak memberikan jawaban pasti saat ditanya apakah aliran uang tersebut berasal langsung dari Bupati Ade Kuswara Kunang atau melibatkan anggota DPRD Bekasi dari fraksi PDIP, Nyumarno.
(Red)
