Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Berita » Sidang Tunjangan Perumahan DPRD Bekasi 6 Saksi Sebut Rapat 7 Februari 2022 Berujung ‘Deadlock’

Sidang Tunjangan Perumahan DPRD Bekasi 6 Saksi Sebut Rapat 7 Februari 2022 Berujung ‘Deadlock’

  • account_circle Suryo S
  • calendar_month Kamis, 9 Jul 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sidang Tunjangan Perumahan DPRD Bekasi 6 Saksi Sebut Rapat 7 Februari 2022 Berujung ‘Deadlock’

BANDUNG, – TEMPORATUR.COM 

Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Tunjangan Perumahan (Tuper) pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada Rabu (8/7/2026).

Persidangan kali ini mengungkap fakta bahwa rapat konsultasi dewan pada 7 Februari 2022 sempat mengalami jalan buntu (deadlock) dan menegaskan bahwa wewenang pengesahan anggaran berada di tangan eksekutif.

Agenda persidangan berfokus pada pendalaman mekanisme rapat konsultasi yang melandasi penentuan kebijakan anggaran tersebut.

Enam orang saksi fakta dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu Helmi, Ani Rukmini, Martina Ningsih, Sukarlinan, Suryo Pranoto, dan Lidya Fransiska.Di hadapan majelis hakim, para saksi menglarifikasi bahwa forum tersebut murni bersifat konsultatif.

Rapat tidak memiliki kewenangan hukum untuk menetapkan keputusan final terkait nominal anggaran.

“Rapat hanya membahas mekanisme teknis dan bukan tempat mengambil keputusan final,” ujar Helmi, salah satu saksi, saat memberikan keterangan kepada media usai persidangan.

Helmi memastikan seluruh penjelasannya di persidangan sudah selaras dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan. Ia menggarisbawahi bahwa penentuan serta kenaikan nilai tunjangan perumahan mutlak menjadi ranah eksekutif, bukan legislatif

Fakta persidangan turut mengungkap dinamika ketidaksepakatan yang sengit di internal dewan saat membahas hasil kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Anggota dewan menghendaki adanya kenaikan nilai tunjangan dari periode sebelumnya. Namun, rekomendasi resmi yang dikeluarkan oleh KJPP justru menunjukkan penurunan angka.

“Perbedaan persepsi dan ketidaksesuaian angka ini memicu perdebatan hingga menyebabkan situasi buntu (deadlock) dalam forum rapat pada 7 Februari 2022 tersebut,” ungkap Helmi.

Menyikapi temuan kejanggalan dalam dokumen anggaran Tuper ini, respons dan inisiatif dari masing-masing legislator dilaporkan sangat bervariasi tanpa adanya keseragaman sikap.

Sebagian legislator memilih untuk mengembalikan uang tunjangan secara mandiri ke kas negara sebagai langkah antisipasi hukum. Berdasarkan fakta persidangan, nominal pengembalian dana tersebut berkisar antara Rp50 juta hingga Rp320 juta.

Di sisi lain, terdapat pula mantan anggota dewan yang belum mengembalikan uang salah satunya mantan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Lidya Fransiska, menyatakan memilih untuk menunggu hingga adanya kepastian hukum yang berkekuatan tetap (inkracht) terhadap kasus ini sebelum mengambil tindakan lanjutan.

Sementara itu, tim Kuasa Hukum, Hendriek Sihotang, S.H., menilai keterangan keenam saksi fakta tersebut sudah cukup adil (fair). Ia menyoroti kesaksian Suryo Pranoto yang menyatakan rapat dewan hanya berfungsi mengusulkan rencana kenaikan.

“Sudah jelas bahwa Perbup Nomor 196 tahun 2022 itu adalah produk Bupati. Pertanggungjawabannya semua ada di Bupati, baik dari sisi hukum formil maupun materiilnya.

Dari anggota DPRD tidak menyalahi aturan,” pungkas Hendriek dalam keterangan persnya.

Kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan ini diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Perkara yang mendudukkan mantan Wakil Ketua DPRD Soleman dan mantan Sekretaris Dewan Rahmat Atong sebagai terdakwa ini akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tambahan dari JPU.

(SS/Red)

  • Penulis: Suryo S

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • POLRES PALI AMANKAN PERLOMBAAN LEGACY FEST HIMAPALI UNSRI 2025

    • calendar_month Sabtu, 19 Jul 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    PALI – Sumatera Selatan Temporatur.com Ratusan peserta dari berbagai kalangan pelajar dan mahasiswa memadati Lapangan Futsal Mire, Sabtu (19/7/2025), dalam ajang Legacy Fest 2025 yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (HIMAPALI) Universitas Sriwijaya (UNSRI). Kegiatan berlangsung tertib dan aman berkat pengamanan ketat dari Polres PALI dan Polsek Talang Ubi. Dengan mengusung […]

  • Indonesia Krisis Misi? STMiss Datang Membangunkan Raksasa yang Tertidur!

    • calendar_month Sabtu, 18 Okt 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Temporatur.com Yogyakarta, 17 Oktober 2025 – Saatnya gereja-gereja di Indonesia berhenti jadi penonton dan mulai terjun langsung jadi pemain utama dalam misi global! Sekolah Tinggi Missiologia Yogyakarta (STMiss) hadir sebagai “game changer” yang siap membekali para pemimpin gereja dengan amunisi lengkap untuk mewujudkan visi ini. Bukan sekadar teologia, tapi missiologia – studi mendalam tentang misi […]

  • Pemerintah Indonesia Kembali Evakuasi WNI dari Iran dan Wilayah Lain di Timur Tengah

    • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Pemerintah Indonesia kembali melakukan evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Iran dan wilayah lain di Timur Tengah. Hari ini, 48 WNI dan 1 WNA evacuees akan tiba di Jakarta dalam tiga penerbangan komersial dari Baku, Azerbaijan, dengan transit di Istanbul dan Doha.

  • Hadiri Kampanye Terbuka PDI Perjuangan, 400 Relawan dan Simpatisan Niko Caleg DPRD Kab. Cirebon Konvoi

    • calendar_month Minggu, 28 Jan 2024
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    KABUPATEN CIREBON – Niko Bhineko M. SH Calon Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon Dapil I partai PDI Perjuangan Nomor urut 3, mengikuti kampanye terbuka yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan di Stadion Bima Kota Cirebon, Sabtu kemarin (27/01/2024). Rombongan dan simpatisan Niko Bhineko tak merendamkan semangat untuk mengikuti kampanye terbuka walau hujan. 400 kurang massa yang di […]

  • Keterangan foto: foto Istimewa

    Dedi Mulyadi Dorong Pengembalian Fungsi Resapan Air di Kawasan Puncak Bogor

    • calendar_month Selasa, 4 Mar 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Kalau areal itu mengurangi daya resapan air dan mengakibatkan bencana, kita evaluasi. Mana yang lebih didahulukan keselamatan warga atau sekedar kesenangan beberapa orang saja? Keselamatan warga penting lebih penting dari apapun,” tuturnya.**

  • Keterangan foto : lokasi Tanah Setia Asih: Aplikasi ‘Sentuh Tanahku’ Tak Digubris, Lurah Diduga Ulur Pelayanan Publik

    Sengketa Tanah Setia Asih: Aplikasi ‘Sentuh Tanahku’ Tak Digubris, Lurah Diduga Ulur Pelayanan Publik

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Sengketa Tanah Setia Asih: Aplikasi ‘Sentuh Tanahku’ Tak Digubris, Lurah Diduga Ulur Pelayanan Publik

expand_less