Jalan Nasional di Sumenep Rusak Parah, PPK PUPR Wilayah Madura Disoal Warga: “Bupati Ikut Dihujat Padahal Bukan Kewenangan Daerah”
Kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) wilayah Madura Jawa Timur menuai kritik tajam.
Pegiat sosial di Kabupaten Sumenep menyoroti buruknya kondisi jalan nasional yang menjadi tanggung jawab kementerian, dituding menjadi penyebab maraknya kecelakaan lalu lintas.
Kritik tersebut disampaikan oleh Moh. Ali, seorang pegiat sosial setempat. Ali mengaku kecewa setelah dua kali mendatangi kantor PU Kementerian di Pamekasan untuk menyampaikan keluhan, namun tidak berhasil menemui pimpinan instansi tersebut.
“Kata salah satu stafnya, kalau pimpinannya sedang ada kegiatan di Surabaya,” ungkap Ali,
menunjukkan sulitnya akses komunikasi dengan pejabat berwenang.
Ali menyoroti lemahnya pengawasan dan buruknya pelayanan pemeliharaan jalan nasional di beberapa titik vital di Sumenep.
Ia secara spesifik mencontohkan kerusakan parah di ruas jalan utama menuju Pelabuhan Kalianget.
“Jalan di areal Kota Sumenep, menuju pelabuhan Kalianget rusak dan bergelombang, banyak warga pengguna jalan yang mengeluh dan menghujat Bupati Kabupaten Sumenep, padahal bukan kewenangan daerah,” tegas Ali, Kamis 27/11/2025.
Ruas jalan yang dikeluhkan Ali meliputi area Pabian, Marengan, Kertasada, Kalimook, Kalianget Barat, Kalianget Timur, hingga jalan nasional menuju Pamekasan.
Ia mempertanyakan transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran pemeliharaan jalan nasional yang dinilainya pasti lebih besar dibandingkan anggaran jalan provinsi atau daerah.
Mengingat saat ini musim hujan, kondisi jalan berlubang sangat membahayakan. Ali mendesak PU Kementerian Jalan Nasional untuk segera bertindak melakukan kontrol dan perbaikan.
“Lemahnya pengawasan PU Kementerian, serta kelalaian dalam pengawasan, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan di ruas jalan yang rusak, akan berdampak kepada Pidana,” ancam Ali.
Pihaknya bertekad akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat dan pengguna jalan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, agar keluhan ini didengar langsung oleh pihak Kementerian PUPR.
“Pokoknya saya akan terus menyuarakan aspirasi terkait jalan yang rusak sepanjang penanganan PU Kementerian Nasional, karena ini menuai pro kontra di lapisan masyarakat,” pungkasnya.
(Faisol)
