DPRD Kota Bandung Perketat Pengawasan untuk Jamin Transparansi Program Prakarsa Bandung Utama

DPRD Kota Bandung Perketat Pengawasan untuk Jamin Transparansi Program Prakarsa Bandung Utama
Keterangan foto: Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung, Mochamad Ulan Surlan
banner 468x60

DPRD Kota Bandung Perketat Pengawasan untuk Jamin Transparansi Program Prakarsa Bandung Utama

Kota Bandung – Temporatur.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh transparansi dan efektivitas pelaksanaan Program Akselerasi Kewilayahan Bandung Utama (Prakarsa). Program yang menempatkan Rukun Warga (RW) sebagai pusat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini merupakan terobosan baru Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk mempercepat pembangunan di tingkat kewilayahan.

Penggunaan LACI RW untuk Akurasi Data

Salah satu fokus utama pengawasan DPRD adalah memastikan bahwa alokasi anggaran dan program kerja didasari oleh data yang akurat dan aspirasi nyata warga. Program Prakarsa menggunakan aplikasi digital bernama LACI RW (Layanan Catatan Informasi Rukun Warga) untuk mendokumentasikan dan mensinkronkan aspirasi warga dengan program pemerintah secara terukur.

Melalui sistem ini, data demografi, sosial-ekonomi, sarana prasarana, serta permasalahan di setiap RW dapat terpetakan dengan cepat, transparan, dan terintegrasi, sehingga keputusan pembangunan didasarkan pada informasi yang valid.

Antisipasi Pola Lama yang Lamban

Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung, Mochamad Ulan Surlan, menekankan pentingnya transparansi untuk memastikan keadilan pembangunan di tingkat RW dan menghindari pola lama yang dinilai lamban dan berbelit.

“Prakarsa bukan hanya soal menyalurkan anggaran ke wilayah, tetapi memastikan anggaran itu tepat sasaran dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat,” ujar Ulan ( Kamis, 20/11/2025)

Penyempurnaan dari Program Sebelumnya
Program Prakarsa merupakan penyempurnaan dari program sebelumnya, PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan). Dengan skema baru ini, setiap RW dialokasikan anggaran sekitar Rp100 juta per tahun, dengan harapan dapat mengatasi keluhan warga terkait lambatnya realisasi program pembangunan di masa lalu.

DPRD berharap dengan pengawasan yang ketat dan sistem yang terstruktur, Program Prakarsa Bandung Utama dapat berjalan efektif, adil, dan mewujudkan visi “Warga Berdaya, Kota Berjaya”.

(MN)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *