Indonesia dan AS Jalin Sinergi Wujudkan Kedaulatan Digital
Temporatur.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggandeng Amerika Serikat (AS) untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Kolaborasi ini mencakup transformasi digital, peningkatan keamanan siber, serta pengembangan ekosistem digital nasional yang berdaulat dan tangguh.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menyampaikan hal ini dalam forum ICT Business Mission 2025 yang diselenggarakan oleh American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham) di Jakarta, Selasa (26/8).
“Indonesia berada di fase krusial transformasi digital dengan penetrasi internet mendekati 80%. Transaksi pembayaran digital diproyeksikan mencapai Rp2.908 triliun pada 2025, dan valuasi ekonomi digital diperkirakan mencapai USD 109 miliar tahun ini,” ungkap Eko.
Kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi AS dinilai sangat penting. Eko mencontohkan investasi Microsoft senilai USD 1,7 miliar untuk pengembangan kecerdasan artifisial (AI) dan infrastruktur cloud. “Kolaborasi ini akan memperkuat perdagangan digital lintas batas, keamanan siber, dan pengembangan talenta digital Indonesia,” tegasnya.
Fokus Utama Kemenko Polkam
Dalam forum tersebut, Kemenko Polkam memaparkan beberapa capaian dan arah kebijakan utama pemerintah:
1. Perlindungan Data Pribadi: Undang-Undang No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) telah berlaku sejak Oktober 2024. Pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Badan Pengawas Data Pribadi untuk memperkuat penegakan hukum.
2. Peta Jalan AI Nasional: Diluncurkan pada Agustus 2025, peta jalan ini mencakup lima fokus utama, yaitu kesehatan, reformasi birokrasi, pengembangan talenta, smart cities & mobility, serta keamanan nasional.
3. Keamanan Siber: Pemerintah memperkuat SDM, infrastruktur TIK, dan kolaborasi publik-swasta untuk mengatasi 1,2 miliar serangan siber yang terjadi pada 2024. Keamanan siber ditegaskan sebagai bagian integral dari ketahanan nasional.
4. Reformasi Birokrasi Digital: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional 2024 tercatat 3,12 (kategori Baik) dengan target naik ke kategori Memuaskan pada 2025 melalui integrasi layanan publik digital lewat GovTech Indonesia dan INA Digital.
Eko menyampaikan apresiasi kepada AmCham Indonesia, U.S. Chamber of Commerce, Kedutaan Besar Amerika Serikat, serta mitra industri yang mendukung ekosistem digital Indonesia.
Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Managing Director AmCham Indonesia Donna Priadi, Chargé d’Affaires Kedutaan Besar AS Peter Haymond, serta perwakilan perusahaan global seperti Microsoft, Google, Amazon, Meta, Mastercard, Visa, dan IBM.
