Nyumarno Tanggapi Kritik Kepala Desa Buni Bakti terhadap Bupati Ade Kuswara terkait Penanganan Banjir di Bekasi Utara
Pernyataan Kepala Desa Buni Bakti, Sidi Sumardi, yang mengkritik Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, memicu diskusi panas di masyarakat. Sidi menilai Bupati, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, kurang responsif dalam menangani banjir di wilayah utara Bekasi, seperti Babelan dan Tarumajaya. Kritik ini ramai dibahas di grup WhatsApp Forum Interaksi Rakyat (FINTAR) dan memicu tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno.
Sidi mengungkapkan rasa kecewanya atas minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap wilayah utara Bekasi.
“Jangan dianaktirikan kita yang di utara, Babelan, Tarumajaya. Bupati harus cepat tanggap,” ujar Sidi, Jumat (7/3/2025).
Namun, kritik ini segera ditanggapi oleh Nyumarno,Anggota DPRD kabupaten Bekasi yang juga sebagai ketua Fraksi PDI perjuangan. Dalam diskusi di grup FINTAR, ia menegaskan bahwa Pemkab Bekasi telah memberikan bantuan melalui Dinas Sosial pada Kamis (6/3/2025). Bantuan berupa sembako, dapur umum, dan alat berat dari PSDA juga telah dikerahkan untuk membuka akses jalan yang terdampak banjir.
“Dinas Sosial sudah turun dan kirim bantuan sembako. Malam ini alat berat juga masuk ke Buni Bakti dari PSDA,” tulis Nyumarno di grup WhatsApp, Sabtu malam (8/3/2025).
Ia juga membagikan dokumentasi saat bantuan diserahkan kepada Kepala Desa Buni Bakti. Menurutnya, tidak ada pembedaan dalam penanganan wilayah di Kabupaten Bekasi.
“Semua adalah anak kandung Pemkab Bekasi, bukan anak tiri. Bantuan juga datang dari BPBD dan Pertamina untuk Babelan,” tegas Nyumarno.
Sikap Sidi Sumardi turut menuai kritik dari anggota grup WhatsApp lainnya, termasuk LSM Garda Bangsa Reformasi. Mereka mempertanyakan mengapa kritik tetap dilontarkan meskipun bantuan sudah diberikan.
“Parah kadesnya, kok bisa bilang begitu. Bantuan sudah datang, tapi masih mengeluh,” tulis salah satu anggota grup.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Bupati Ade Kuswara Kunang belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik ini. Polemik tersebut terus menjadi topik hangat di berbagai platform media sosial dan diskusi lokal.**
(ER)
