Taput – Temporatur.com |Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., menerima audiensi perwakilan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), BITRA Indonesia (Bina Keterampilan Pedesaan), serta perwakilan masyarakat dari sejumlah desa di Aula Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Rabu (8/7/2026).
YAPPIKA diwakili Kepala Program Rokhmad Munawir, sedangkan BITRA Indonesia diwakili Koordinator Solidaritas BITRA, Quadi Azam. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dengan fokus membahas pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) di sektor pembangkit listrik, khususnya terkait dampak, manfaat, dan keterlibatan masyarakat lokal.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa setiap proyek strategis nasional harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan dan kesempatan ekonomi bagi warga di sekitar wilayah proyek.
Menurutnya, transparansi menjadi aspek penting dalam pelaksanaan proyek, termasuk keterbukaan mengenai mekanisme perhitungan keuntungan, biaya operasional, hingga manfaat yang menjadi hak masyarakat.
“Penting adanya transparansi terkait informasi, mekanisme perhitungan keuntungan, biaya operasional, serta manfaat yang dapat diterima masyarakat dari proyek strategis ini. Pemerintah daerah juga perlu memastikan agar masyarakat memperoleh dampak positif secara berkelanjutan,” ujar Wakil Bupati.
Dalam dialog tersebut juga dibahas mekanisme pembagian manfaat dari proyek pembangkit listrik, termasuk bonus produksi yang telah diatur melalui regulasi Kementerian Keuangan.
Perwakilan masyarakat turut menyampaikan harapan agar setelah proyek mencapai titik impas (break-even point), tersedia skema pembagian manfaat yang lebih luas sebagaimana pernah menjadi bagian dari pembahasan pada tahap awal.
Selain itu, Wakil Bupati menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengelola proyek, dan masyarakat untuk membuka peluang ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian, pemanfaatan lahan produktif, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan terdampak proyek.
“Investasi yang hadir di daerah harus mampu membuka peluang bagi masyarakat lokal, baik melalui penyerapan tenaga kerja, pengembangan usaha, maupun peningkatan perekonomian masyarakat. Karena pembangunan yang baik adalah pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.(NH)
