Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Minta Penghentian Alih Fungsi Lahan di Puncak Bogor

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Minta Penghentian Alih Fungsi Lahan di Puncak Bogor

Bandung –  Temporatur.com

SelanjutnyaDiringi Ratusan Warga, Calon Kades Banjarsari Oman Suparman Siap Bawa Perubahan

Hujan deras yang terus mengguyur sejumlah wilayah di Jawa Barat masih berpotensi menimbulkan bencana banjir dan longsor. Sejumlah daerah seperti Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Bogor terdampak akibat tingginya curah hujan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan keprihatinannya atas bencana yang terjadi, terutama terkait meluapnya Sungai Jayanti di Kabupaten Bogor yang mengakibatkan banjir dan merendam pemukiman warga.

SelanjutnyaTolak Operasional Tower di Polalang, Warga Desak Kadis DPMPTSP Sumenep Turun ke Lapangan

“Saya belum mengetahui secara pasti penyebab utama meluapnya Sungai Jayanti, namun hal ini perlu segera dikaji agar solusi yang tepat dapat diambil,” ujar Dedi Mulyadi.

Namun, ia menegaskan bahwa alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor harus segera dihentikan demi menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana lebih lanjut.

SelanjutnyaSebut Vonis sebagai Konspirasi Politik, Mantan Bupati Bekasi Ade Koswara Melawan Pasca Divonis 6 Tahun Penjara

“Berdasarkan data yang kami miliki, lebih dari seribu hektare lahan perkebunan teh di Puncak telah beralih fungsi. Ini menjadi perhatian serius karena berpotensi memperburuk kondisi lingkungan,” tegasnya.

Gubernur berencana berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti PTPN dan Perhutani Jabar, untuk mengembalikan fungsi konservasi lahan yang telah berubah.

“Kita tidak boleh hanya memikirkan keuntungan ekonomi jangka pendek. Sejak zaman kolonial, Belanda menanam teh di kawasan ini bukan hanya untuk produksi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya konservasi lingkungan dan perlindungan lahan,” katanya.

*Solusi untuk Pergeseran Tanah di Tasikmalaya*

Selain itu, Gubernur Dedi Mulyadi juga menyoroti bencana pergeseran tanah yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Sebanyak 92 kepala keluarga terdampak, dengan 55 rumah mengalami kerusakan berat serta dua sarana ibadah yang ikut terdampak. Saat ini, 45 kepala keluarga mengungsi di kantor desa, sementara 43 lainnya memilih tinggal di rumah kerabat terdekat.

Untuk mengurangi risiko kejadian serupa di masa mendatang, Gubernur mengusulkan perubahan desain hunian masyarakat dari rumah tembok ke rumah panggung, seperti yang diterapkan di kampung-kampung adat.

Rumah panggung dengan konstruksi yang tepat dapat lebih adaptif terhadap kondisi tanah yang labil. Selain itu, perlu dipastikan fasilitasnya tetap lengkap dan nyaman bagi masyarakat

Saat ini, Pemda Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sosial dan BPBD Jabar telah turun ke lokasi untuk memberikan bantuan logistik, termasuk air bersih dan toilet portabel.

“Kami memastikan kebutuhan warga terdampak, terutama kebutuhan pokok untuk sahur dan buka puasa selama Ramadan, tetap terpenuhi,” ujar Dedi Mulyadi.

Gubernur juga berharap warga yang terdampak bersedia direlokasi ke lahan yang telah disiapkan oleh pemerintah desa, demi keselamatan dan keberlangsungan hidup mereka.**

(RED)