#Gubernur Jabar

Pembangunan Hunian Vertikal Jadi Solusi Keterbatasan

Pemda Provinsi Jawa Barat menargetkan seluruh infrastruktur jalan di wilayah Jabar dalam kondisi mulus dan berkualitas pada 2027. Program ini menjadi bagian dari visi Jabar Istimewa pasangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan yang mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemda Provinsi Jabar dengan TNI AL di Markas Besar TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (25/6/2025).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuturkan, pihaknya akan memberikan pendidikan bela negara dan pendidikan kedisiplinan di barak militer kepada pemuda maupun orang dewasa yang mengganggu kondusivitas atau membuat resah masyarakat.

 Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat tahun anggaran 2024 pada Rapat Paripurna DPRD, Jumat (21/3/2025).

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara langsung menyerahkan kompensasi biaya operasional kepada pemilik angkutan tidak bermotor selama masa arus mudik dan balik Idul fitri 1446 H/2025. Bantuan ini diberikan sebagai upaya mengurangi kemacetan dan memperlancar arus mudik di wilayah Jawa Barat.

Tahun ini harus tuntas. Pelebaran sungai perlu dilakukan, dan warga harus direlokasi. Namun, masalahnya, apakah DAS tersebut memang awalnya milik negara atau perorangan? Jika riwayat tanahnya salah, saya yakin BPN (Badan Pertanahan Nasional) berhak mencabut sertifikat itu,” tegasnya.

Efisiensi anggaran juga terlihat dalam alokasi dana untuk infrastruktur. Kang Dedi menyebut, anggaran infrastruktur jalan yang sebelumnya hanya Rp20 miliar berhasil dinaikkan menjadi Rp300 miliar, dengan sumber utama berasal dari APBD. Selain itu, anggaran pengelolaan pasar juga mengalami lonjakan signifikan, dari Rp40 miliar menjadi Rp500 miliar.

Anggaran sudah kami siapkan untuk membantu masyarakat yang terkena banjir. Dari 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi, ada 7 kecamatan yang tidak terdampak banjir. Wilayah paling parah terdampak adalah Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Cikarang Utara, dan Kecamatan Tambun Utara,” jelas Ade.

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang terdiri dari unsur TNI, POLRI, Kejaksaan, Kanwil Kemenag, serta Pemerintah Kabupaten/Kota, menandatangani kesepakatan bersama (MoU) terkait sinergitas dalam mewujudkan Jawa Barat Istimewa.