Viral Pemberitaan di Media Polemik Pagar Laut Akhirnya Presiden Prabowo Turun Tangan
Polemik pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten,menjadi sorotan nasional hingga menarik perhatian Presiden Prabowo Subianto. Presiden mengambil langkah tegas dengan memerintahkan penyegelan pagar tersebut melalui Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani.
Dampak Pagar Laut di Tangerang
Di Kabupaten Tangerang, pagar sepanjang lebih dari 30 kilometer menimbulkan keluhan dari nelayan. Mereka menyebut keberadaan pagar tersebut menutup akses melaut dan mengurangi hasil tangkapan ikan secara signifikan.
“Sudah banyak nelayan yang kesulitan mencari nafkah karena pagar ini,” ujar seorang nelayan di Desa Karang Serang, Kecamatan Sukadiri. Kondisi ini memicu desakan publik untuk segera mencabut pagar yang dinilai merugikan masyarakat pesisir.
Namun Proyek Kontroversial di Bekasi
Sementara itu, di Tarumajaya, Bekasi, pagar laut yang dibangun oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) juga menjadi masalah. Perusahaan mengklaim proyek ini adalah bagian dari pengembangan alur pelabuhan dengan izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat.
Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan pagar tersebut tidak memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Akibatnya, KKP menyegel proyek tersebut sebagai langkah penegakan hukum.
PT TRPN Akan Melawan
Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, menyatakan pihaknya akan menggugat keputusan penyegelan tersebut. “Kami akan membawa kasus ini ke DPR untuk mendapatkan keadilan,” tegasnya.
Meski mengakui belum memiliki izin PKKPRL, PT TRPN berdalih proyek ini sudah melalui kesepakatan dengan DKP Jawa Barat untuk menata ulang kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya. Namun, proyek yang baru berjalan enam bulan itu terhenti akibat tindakan KKP.
Kasus ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam pemanfaatan ruang laut. Langkah Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu mengakhiri polemik ini secara adil, sekaligus melindungi hak-hak masyarakat pesisir.**
(Er)
