Reses Anggota DPRI Komisi V Saiful Huda Prioritaskan Infrastruktur Pertanian
Reses Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRI tahun 2025 dihadiri oleh anggota DPR RI Wakil Ketua Komisi V, Saipul Huda, anggota DPR Kabupaten Bekasi Jaya Marjaya dari Fraksi PKB Komisi III, dan anggota DPRD Provinsi Rohadi,dan perwakilan petani, Pokdarwis P3A.dan tokoh petani dan masyarakat yang berlangsung diruang terbuka tanah kosong TKD di Karangmukti yang akan di jadikan agro wisata.
Oman Ketua Perkumpulan Pertanian Pemakai Air (P3A), menyampaikan bahwa Kabupaten Bekasi masih merupakan bagian dari wilayah pertanian namun harus di tunjangan dengan infrastruktur pertanian yang maksimal, karena serinng nya kendala air yang timbul akibat Kekeringan dan menyebabkan petani gagal panen.
Untuk meminimalisir hak tersebut dibutuhkan infrastruktur pertanian yang maksimal dari hulu hingga hilir seperti memperbanyak pembuatan irigasi yang langsung menuju ke persawahan kata, Oman.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi V Saipul Huda menyampaikan pentingnya perhatian terhadap Program Peningkatan Produksi Padi, Palawija, dan Hortikultura (P3A) sebagai bagian dari infrastruktur pertanian.
Saiful Huda akan memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait hal ini selama lima tahun ke depan.
“Komisi V memprioritaskan ketahanan pangan sebagai progam utama yang diutamakan oleh Presiden RI, termasuk program makan bergizi gratis untuk anak peserta didik. Demi mencapai target yang besar, diperlukan kerjasama antara berbagai pihak terkait. Meskipun ada beberapa pihak yang mempertanyakan keterbatasan anggaran bagi program bantuan makan gratis, aspek ini tetap menjadi fokus untuk memperkuat ketahanan pangan di Indonesia,ujar Saiful Huda, Minggu 12 /01/2025.
“Selain itu, program pembangunan infrastruktur pertanian di beberapa wilayah Kecamatan Karang Bahagia juga akan diprioritaskan”, tuturnya.
Saiful juga menerangkan bahwa Komisi V bekerja sama dengan lima kementerian terkait, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum (PU), terkait dengan infrastruktur pertanian. Pengelolaan sumber daya air dan peningkatan infrastruktur pertanian menjadi fokus utama dalam upaya mencapai ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan.
Komitmen untuk menghentikan ketergantungan pada impor pangan, seperti beras, kedelai, dan jagung, juga menjadi bagian dari strategi penguatan ketahanan pangan nasional. Kerjasama dengan Kementerian PU, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, dan Kementerian Transmigrasi menjadi langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut.
Dengan kesadaran akan keterbatasan anggaran dan kuota yang tersedia, Komisi V terus berupaya untuk mengoptimalkan kebijakan dan program-program yang berdampak pada ketahanan pangan dan pertanian nasional. Dengan dukungan semua pihak, diharapkan Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh rakyat, imbuhnya.**
(Nur)
