Yogyakarta || Temporatur.com
Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia, NR. Icang Rahardian SH, menegaskan bahwa organisasi yang ia pimpin tidak akan memihak kepada partai politik maupun calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan Icang Rahardian dalam acara pelantikan pengurus daerah Kabupaten Bantul, Yogyakarta, pada Minggu (28/8).
“Dalam tahun politik ini, saya mengingatkan kepada seluruh anggota IWO Indonesia untuk tidak terlibat dalam politik praktis, tidak memihak kepada salah satu pihak, dan tidak memiliki afiliasi tertentu. Kita harus berada di mana-mana dan siap memberikan layanan kepada siapapun yang membutuhkan. Ketika diundang dalam suatu acara atau kegiatan, kita harus mengikuti dan meliputnya dengan konten yang sesuai, mengangkat berita yang positif, tanpa penambahan atau pengurangan informasi. Bagi anggota yang masih terlibat di dunia politik dan aktif di partai politik, saya minta untuk mundur dari IWO Indonesia,” tegas Ketua Umum IWO Indonesia.
Icang menjelaskan bahwa IWO Indonesia dibentuk bukan atas keinginan pribadi, tetapi karena adanya kebutuhan di era ini untuk membimbing dan mendampingi para jurnalis yang tergabung dalam organisasi ini.
“Sebagai sebuah organisasi profesi jurnalis, IWO Indonesia didirikan bukan semata-mata karena keinginan individu, tetapi sebagai respon terhadap kebutuhan zaman, terutama dalam era digitalisasi atau era 4.0. Di era ini, kejadian dapat langsung dicatat, direkam, dan dipublikasikan dalam hitungan detik dan jam,” ujar Icang Rahardian.
Ia juga mengungkapkan bahwa sepuluh tahun yang lalu, wartawan media online seringkali dianggap remeh dan disebut sebagai wartawan bodrek karena tidak memiliki media cetak seperti wartawan pada umumnya. Namun, pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir telah mengubah pandangan tersebut, di mana peran wartawan dan media online menjadi semakin dominan terutama saat terjadi pembatasan tatap muka langsung.
Oleh karena itu, Icang Rahardian meyakini bahwa perkembangan media online sangat penting di era digital ini, dan IWO Indonesia akan terus berupaya menjadi organisasi jurnalistik yang modern. Selain itu, semua kebutuhan administrasi dan atribut IWO Indonesia tidak akan dibiayai oleh anggota secara pribadi.
Sebagai informasi, IWO Indonesia kini telah memiliki kepengurusan di 10 provinsi dengan beberapa kepengurusan tingkat kabupaten dan kota. Beberapa provinsi yang telah memiliki kepengurusan IWO Indonesia antara lain Aceh, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, serta beberapa kota dan kabupaten yang sedang dalam proses pembentukan kepengurusan.
Dengan semangat melawan berita bohong, menjadi jurnalis yang dapat dipercaya, dan menjunjung tinggi prinsip netralitas, IWO Indonesia menjadi organisasi yang mendedikasikan diri untuk semua golongan. IWO Indonesia juga berkomitmen untuk membangun sinergi dengan para pemangku kebijakan sebagai pijakan dan persiapan verifikasi dari Dewan Pers pada tahun 2024.(Red)
Sumber : Hasan Munawar, Ketua OKK DPP IWO Indonesia.
