Breaking News
light_mode
Beranda » News » Ormas Manggala Garuda Putih Menduga Kuat Adanya Jual Beli Jabatan Mendesak Gubernur Jabar RK, Bubarkan TAP

Ormas Manggala Garuda Putih Menduga Kuat Adanya Jual Beli Jabatan Mendesak Gubernur Jabar RK, Bubarkan TAP

  • account_circle Suryo S
  • calendar_month Kamis, 2 Feb 2023
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

Bandung – Jabar || Temporatur.com

Polemik dan kontroversi dengan adanya Tim Akselarasi Pembangunan (TAP) kembali menguap, salah satu Organisasi masyarakat (Ormas) Manggala Garuda Putih Provinsi Jawa Barat mendesak pembubaran Tim Akselarasi Pembangunan (TAP ) kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Hal tersebut disampaikan dalam ketenangan tertulisnya,  oleh Agus Satria selaku. Ketua Biro Investigasi Manggala Garuda Putih Provinsi Jawa Barat yang juga selaku aktivis dan pegiat anti-korupsi yang melakukan aksi dengan membentangkan beberapa spanduk di depan kantor Sekertariat TAP di jl.Ir.H.Djuanda Bandung, Jawa barat, pada Kamis 02/02/2023.

Kepada Temporatur.com Agus Satria mengatakan, bahwa, TAP harus dibubarkan sebab tidak sesuai undang undang dan anggotanya adalah Tim Sukses nya Gubernur Ridwan Kamil, Bahkan lanjut Agus TAP ini diduga kuat dan berindikasi jadi sarang Korupsi, Kolusif dan Nepotisme (KKN, pasalnya adanya aduan dan laporan dugaan jual beli jabatan di.Pemeritahan Provinsi Jawa Barat, padahal Kami sudah dan melihat’ dan mengawasi sebagai sosial’control sistem dalam Rotasi dan Mutasi jabatan sudah bagus’, tapi dalam prakteknya kami mencium adanya kongkalikong dan persengkokolan oknum oknum Tim TAP, ungkapnya..

Dok.Temporatur.com

Dok.Temporatur.com aksi pembentangan dan pasang spanduk oleh Ormas Manggala Garuda Puti di kantor Sekertariat TAP 

Selain itu Agus pun membeberkan bahwa dirinya banyak menerima aduan dan laporan dari element masyarakat tenang berdirinya kantor Sekertariat Tim TAP di Jalan Dago no 148.

Dikatakanya, bahwa lahan bang digunakan untuk kantor Sekretariat Tim TAP merupakan milik aset Pemprov Jabar, maka harus dikembalikan lagi ke negara.

” Lahan ini milik aset Pemprov Jabar yang saat ini di pakai untuk kantor Sekretariat Tim TAP, Dan kami akan terus melakukan aksi jika pak Gubernur Jawa barat tidak segera membubarkan Tim TAP sampai dengan waktu yang ditetukan, cetusnya.

Desakan yang disampaikan Manggala Garuda Putih melalui Ketua Biro Investigasi Agus Satria kepada Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil, adalah untuk membubarkan tim TAP yang dibentuk sejak tahun 2019, imbuh Agus Satria..

Lanjut Agus, ‘TAP diduga adalah sarang mufakat yang melahirkan perencanaan banyak proyek seperti misalnya petani milenial dan Masjid Al Jabbar dan. Ormas Menggala Garuda Putih berharap kepada aparat penegak hukum terkuat dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)

“Kami juga berharap kepada Kejati Jabar untuk segera memproses laporan – laporan.yang sudah kami layangkan,”

Sambung Agus Satria dalam membacakan tuntutan -tunttan Ormas Manggala Garuda Putih Jawa Barat dalam aksinya :

1. Usut tuntas suap dan gratifikasi yang melibatkan TAP Gubernur, BKD dan Biro Organisasi Jabar terkait Promosi dan Mutasi Jabatan di lingkungan Pemprov Jabar.

2. Segera isi jabatan – jabatan struktural yang kosong dengan menerapkan merit sistem yang konsisten dan transparan, jangan karena nepotisme dan kolusi.

3. Tolak titipan dan settingan calon Pejabat !!!
Jangan korbankan Jabar jelang tahun politik karena habisnya masa jabatan; Gubernur, Wagub dan Sekda Jabar. Segera siapkan kader terbaik Pemprov Jabar untuk mengisi jabatan tersebut. DPRD Jabar agar segera lakukan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif !!!

4. Copot oknum TAP Gubernur Jabar dan oknum Pejabat Pemprov Jabar yang menjadi “budak” TAP.

(**)Desak Gubernur Jawa Barat RK Bubarkan TAP ?

 

Bandung – Jabar || Temporatur.com

Polemik dan kontroversi dengan adanya Tim Akselarasi Pembangunan (TAP) kembali menguap, salah satu Organisasi masyarakat (Ormas) Manggala Garuda Putih Provinsi Jawa Barat mendesak pembubaran Tim Akselarasi Pembangunan (TAP ) kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Hal tersebut disampaikan oleh Agus Satria selaku. Ketua Biro Investigasi Manggala Garuda Putih Provinsi Jawa Barat yang juga selaku aktivis dan pegiat anti-korupsi yang melakukan aksi dengan membentangkan beberapa spanduk di depan kantor Sekertariat TAP di jl.Ir.H.Djuanda Bandung, Jawa barat, pada Kamis 02/02/2023.

Kepada Temporatur.com Agus Satria mengatakan, bahwa, TAP harus dibubarkan sebab tidak sesuai undang undang dan anggotanya adalah Tim Sukses nya Gubernur Ridwan Kamil, Bahkan lanjut Agus TAP ini diduga kuat dan berindikasi jadi sarang Korupsi, Kolusif dan Nepotisme (KKN, pasalnya adanya aduan dan laporan dugaan jual beli jabatan di.Pemeritahan Provinsi Jawa Barat, padahal Kami sudah dan melihat’ dan mengawasi sebagai sosial’control sistem dalam Rotasi dan Mutasi jabatan sudah bagus’, tapi dalam prakteknya kami mencium adanya kongkalikong dan persengkokolan oknum oknum Tim TAP, ungkapnya.

Selain itu Agus pun membeberkan bahwa dirinya banyak menerima aduan dan laporan dari element masyarakat tenang berdirinya kantor Sekertariat Tim TAP di Jalan Dago no 148.

Dikatakanya, bahwa lahan bang digunakan untuk kantor Sekretariat Tim TAP merupakan milik aset Pemprov Jabar, maka harus dikembalikan lagi ke negara.

” Lahan ini milik aset Pemprov Jabar yang saat ini di pakai untuk kantor Sekretariat Tim TAP, Dan kami akan terus melakukan aksi jika pak Gubernur Jawa barat tidak segera membubarkan Tim TAP sampai dengan waktu yang ditetukan, cetusnya.

Desakan yang disampaikan Manggala Garuda Putih melalui Ketua Biro Investigasi Agus Satria kepada Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil, adalah untuk membubarkan tim TAP yang dibentuk sejak tahun 2019, imbuh Agus Satria..

Lanjut Agus, ‘TAP diduga adalah sarang mufakat yang melahirkan perencanaan banyak proyek seperti misalnya petani milenial dan Masjid Al Jabbar dan. Ormas Menggala Garuda Putih berharap kepada aparat penegak hukum terkuat dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)

“Kami juga berharap kepada Kejati Jabar untuk segera memproses laporan – laporan.yang sudah kami layangkan,”

Sambung Agus Satria dalam membacakan tuntutan -tunttan Ormas Manggala Garuda Putih Jawa Barat dalam aksinya :

1. Usut tuntas suap dan gratifikasi yang melibatkan TAP Gubernur, BKD dan Biro Organisasi Jabar terkait Promosi dan Mutasi Jabatan di lingkungan Pemprov Jabar.

2. Segera isi jabatan – jabatan struktural yang kosong dengan menerapkan merit sistem yang konsisten dan transparan, jangan karena nepotisme dan kolusi.

3. Tolak titipan dan settingan calon Pejabat !!!
Jangan korbankan Jabar jelang tahun politik karena habisnya masa jabatan; Gubernur, Wagub dan Sekda Jabar. Segera siapkan kader terbaik Pemprov Jabar untuk mengisi jabatan tersebut. DPRD Jabar agar segera lakukan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif !!!

4. Copot oknum TAP Gubernur Jabar dan oknum Pejabat Pemprov Jabar yang menjadi “budak” TAP.

(**)

  • Penulis: Suryo S

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PT Metropolitan Golden Management Rayakan 22 Tahun dan Luncurkan Svvasana d’Andara sebagai Destinasi Baru Berkonsep Nature Futuristic

    • calendar_month Senin, 2 Jun 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    PT Metropolitan Golden Management Rayakan 22 Tahun dan Luncurkan Svvasana d’Andara sebagai Destinasi Baru Berkonsep Nature Futuristic

  • Keterangan foto: Bupati Bogor Lantik 13 Kepala Dinas

    Bupati Bogor Lantik 13 Kepala Dinas Baru, Rudi: Tidak Ada Tim Kemenengan

    • calendar_month Rabu, 4 Jun 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Pada Selasa malam, (03/06/2025) 13 nama yang di umumkan Bupati Bogor menjadi Kepala Dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor

  • Buruh Sawit Kalbar Bersatu: Menuntut Perlindungan Hukum melalui Perda

    • calendar_month Jumat, 9 Mei 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Hari itu, Kamis pagi yang cerah di Pontianak. Suasana di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat tampak lebih ramai dari biasanya. Di Ruang Meranti, satu per satu perwakilan buruh dari berbagai organisasi memasuki ruangan dengan langkah tegas, membawa harapan dan tuntutan. Mereka adalah bagian dari Aliansi Buruh Sawit Kalimantan Barat (ABS Kalbar) — suara-suara dari balik kebun kelapa sawit yang selama ini sering tenggelam dalam sunyi.
    Sekitar pukul 10.00 WIB, audiensi dengan Komisi V DPRD dimulai. Sebanyak 25 orang delegasi mewakili berbagai organisasi buruh, di antaranya SBK Kalbar, FSPBR, GSBI Bengkayang, SERBUK, AGRA, Link-AR Borneo, serta Seknas Koalisi Buruh Sawit (KBS). Mereka tak hanya membawa daftar masalah, tapi juga membawa semangat untuk perubahan: mendesak lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Buruh Sawit.
    Satu per satu perwakilan menyampaikan kenyataan di lapangan: upah yang tak sebanding dengan beban kerja, sistem kontrak yang terus diperluas, tekanan target kerja yang melumpuhkan, hingga praktik outsourcing yang merampas kepastian kerja. Mereka juga mengangkat persoalan besar lainnya: minimnya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), serta kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang terus terjadi.

  • Tingkatkan Perlindungan Petani, Komite II DPD RI Susun DIM

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle Suryo Sudharmo
    • 0Komentar

    Keterangan: kunjungan kerja Komite II DPD RI ke Jawa Timur dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas usulan revisi Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2013. [fok: ist] SURABAYA, JAWA TIMUR (26/01) – Anggota DPD RI asal Jawa timur AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang juga Anggota Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur […]

  • Lapas IIA Cikarang Gelar Hak Pilih Tahanan dalam Pemilu 2024 Kabupaten Bekasi

    • calendar_month Rabu, 14 Feb 2024
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Lapas IIA Cikarang Gelar Hak Pilih Tahanan dalam Pemilu 2024 Kabupaten Bekasi

  • Perjuangkan Hak Pendidikan Murid SDN Pondok Cina 1, Relawan Pendidikan Bersaksi di PTUN Bandung

    • calendar_month Selasa, 18 Jul 2023
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Perjuangkan Hak Pendidikan Murid SDN Pondok Cina 1, Relawan Pendidikan Bersaksi di PTUN Bandung

expand_less