#pagar laut Tarumajaya

Kedatangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), H. Nusron Wahid, di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disambut haru oleh masyarakat pesisir. Lantunan Sholawat Badar menggema di sepanjang pantai, menjadi doa dan harapan agar permasalahan yang mereka hadapi segera menemukan solusi.

Massa melakukan aksi tersebut sebagai respons terhadap proyek reklamasi pagar laut di Kampung Paljaya, Desa Segarajaya, yang dilakukan oleh PT. Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN).

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan bahwa pagar laut yang dibangun oleh PT TRPN tidak memiliki izin resmi. “Setelah berkoordinasi dengan KKP dan instansi terkait, kami memastikan bahwa pagar laut tersebut melanggar aturan karena tidak memiliki surat Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL),” ujar Herman di Bandung, Senin (27/1/2025).

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa pagar laut yang dibangun oleh PT TRPN tidak memiliki izin resmi. “Setelah berkoordinasi dengan KKP dan instansi terkait, dipastikan pagar laut tersebut melanggar aturan karena tidak memiliki surat Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL),” ujar Herman di Bandung, Senin (27/1/2025).

Sementara itu, pihak Desa Segarajaya, termasuk Kepala Desa H. Rosyid, belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut. Warga mendesak agar pemerintah desa segera memberikan klarifikasi dan mengambil langkah konkret demi menyelesaikan persoalan ini.

Kami sebagai warga Kabupaten Bekasi mendesak pihak terkait, aparat penegak hukum untuk membongkar pagar laut di pesisir pantai Tarumajaya, dan mendesak mengungkap legalitas kepemilikan Sertifikat Tanah Laut Tarumajaya,” tegas H. Obing Fachrudin pada Sabtu 25/01/2025.

Selain itu DPR RI Komisi IV berencana menelusuri Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) terkait pagar laut milik PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN).