Banjir Melanda 33 Desa di Kabupaten Bekasi, 4.622 KK Terdampak dan Ketinggian Air Capai 2 Meter
Banjir Melanda 33 Desa di Kabupaten Bekasi, 4.622 KK Terdampak dan Ketinggian Air Capai 2 Meter
Berita Terbaru
Tag: #Kabupaten Bekasi
Solidarity Squad Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Anggota, Bapak Kamsin
Kabupaten Bekasi, Temporatur.com Duka mendalam dirasakan keluarga besar Solidarity Squad atas wafatnya salah satu anggota terbaiknya, Bapak Kamsin. Almarhum dikenal sebagai sosok yang aktif, bersahaja, dan selalu hadir dalam kegiatan organisasi. Sebagai bentuk kepedulian dan penghormatan terakhir, Ketua Umum DPP Solidarity Squad, Vicky Prasetyo, menyerahkan bantuan belasungkawa yang disalurkan melalui DPD Kabupaten Bekasi untuk disampaikan kepada keluarga almarhum. Turut hadir dalam prosesi takziah dan penyerahan bantuan: Boy Nurjaya – Sekretaris Asep Suanta – Bendahara Fendi S – Humas Dalam kesempatan tersebut, Fendi S, selaku Humas DPP, menyampaikan: > “Kepergian almarhum Bapak Kamsin merupakan kehilangan besar bagi Solidarity Squad. Beliau adalah pribadi yang rendah hati dan penuh semangat dalam berorganisasi. Kami berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Semoga kebaikan dan kontribusi almarhum menjadi amal jariyah yang terus mengalir.” Solidarity Squad terus berkomitmen menjaga nilai-nilai solidaritas, kebersamaan, dan kemanusiaan antar anggota, baik dalam suka maupun duka. (Red) Post Views: 60
GNRI Soroti Seleksi Terbuka JPTP Sekda Kabupaten Bekasi
GNRI Soroti Seleksi Terbuka JPTP Sekda Kabupaten Bekasi Bekasi – Temporatur.com SelanjutnyaDiduga Jual Beli Jabatan ASN Pemkab Bogor, Polres Bogor Periksa 13 OrangSeleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2025 menuai perhatian publik. Prosesnya dinilai perlu dikawal ketat agar berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Divisi Hukum DPP Gerakan Nawacita Rakyat Indonesia (GNRI), Sigit Handoyo, menyebut bahwa seleksi jabatan strategis seperti Sekda harus berlandaskan regulasi terkini dan diawasi secara objektif. Ia menegaskan, lembaga atau panitia seleksi yang terlibat mesti memiliki dasar hukum dan kredibilitas yang sah. SelanjutnyaBPJS Tak Kunjung Aktif, Warga Karangbahagia Kritis Lawan Penyakit dan Tembok Birokrasi“Jangan sampai proses ini hanya formalitas, apalagi kalau ada lembaga yang belum sah secara regulasi ikut menilai atau mengesahkan tahapan seleksi. Itu bisa menimbulkan cacat administrasi bahkan potensi pelanggaran hukum,” ujarnya. Sigit juga mengingatkan agar panitia seleksi tidak mencantumkan lembaga […]
Eksklusif di Podcast Malam Ini: DPRD Ditanya, Petani Menjawab!
Bekasi – Temporatur.com Polemik seputar Rancangan Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Perda LP2B) Kabupaten Bekasi kembali mencuat ke permukaan. Hingga kini, Perda yang telah lama dibahas belum juga disahkan, menimbulkan pertanyaan serius dari publik dan para pemangku kepentingan. SelanjutnyaDiduga Jual Beli Jabatan ASN Pemkab Bogor, Polres Bogor Periksa 13 OrangDalam podcast Obrolan Malam “Makin Malam Makin Asyik” edisi Kamis (31/07), sejumlah narasumber lintas sektor turut memberikan pandangannya terkait mandeknya pengesahan Perda LP2B yang dinilai krusial bagi keberlanjutan lahan pertanian di Kabupaten Bekasi. Saiful Islam, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, menyatakan bahwa proses legislasi Perda LP2B masih terganjal pada pembahasan teknis di tingkat pansus. “Ada perbedaan pandangan antarfraksi dan beberapa hal yang masih perlu harmonisasi dengan rencana tata ruang daerah,” ujarnya. SelanjutnyaBPJS Tak Kunjung Aktif, Warga Karangbahagia Kritis Lawan Penyakit dan Tembok BirokrasiSementara itu, H. Sardi – Ba, aktivis lingkungan hidup, menilai lambannya pengesahan Perda LP2B disinyalir berkaitan dengan tarik-menarik kepentingan […]
DR. H. Anwar Musyadad : Optimalkan CSR untuk Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat Bekasi
Wilayah Kabupaten Bekasi, sebagai salah satu daerah industri terbesar di Indonesia, memiliki potensi besar dalam pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dr. Anwar Musyadad menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah, khususnya Bupati, dalam memastikan pengelolaan CSR yang efektif dan berdampak luas.



















