Bekasi – Temporatur.com
Polemik seputar Rancangan Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Perda LP2B) Kabupaten Bekasi kembali mencuat ke permukaan. Hingga kini, Perda yang telah lama dibahas belum juga disahkan, menimbulkan pertanyaan serius dari publik dan para pemangku kepentingan.
Dalam podcast Obrolan Malam “Makin Malam Makin Asyik” edisi Kamis (31/07), sejumlah narasumber lintas sektor turut memberikan pandangannya terkait mandeknya pengesahan Perda LP2B yang dinilai krusial bagi keberlanjutan lahan pertanian di Kabupaten Bekasi.
Saiful Islam, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, menyatakan bahwa proses legislasi Perda LP2B masih terganjal pada pembahasan teknis di tingkat pansus. “Ada perbedaan pandangan antarfraksi dan beberapa hal yang masih perlu harmonisasi dengan rencana tata ruang daerah,” ujarnya.
Sementara itu, H. Sardi – Ba, aktivis lingkungan hidup, menilai lambannya pengesahan Perda LP2B disinyalir berkaitan dengan tarik-menarik kepentingan antara alih fungsi lahan dan perlindungan lingkungan. “Ini bukan hanya soal administrasi, tapi ada indikasi tekanan dari pihak pengembang,” tegasnya.
Dari sudut pandang akademik, Nasep Iskandar, pengamat pertanian Kabupaten Bekasi yang juga dikenal dengan nama Ken Arca, menyebut bahwa ketidakpastian hukum terhadap lahan pertanian membuat petani semakin terpinggirkan. “Tanpa perlindungan hukum seperti Perda LP2B, lahan produktif akan terus menyusut,” katanya.
Senada dengan itu, A. Ahmad Fauzi, Ketua Tani Andalan Kabupaten Bekasi, menyampaikan keresahan para petani yang hingga kini belum melihat komitmen nyata dari pemerintah daerah dalam menjaga eksistensi pertanian. “Kami butuh kepastian. Jangan sampai Bekasi kehilangan jati diri sebagai salah satu lumbung pangan,” ungkapnya.
Podcast berdurasi sekitar 25 menit ini dipandu oleh Suryo Sudarmo selaku moderator, yang juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses legislasi. Ia menutup diskusi dengan ajakan kepada semua pihak untuk mengawal bersama proses pengesahan Perda LP2B demi kepentingan masyarakat luas dan kelestarian lingkungan.
Hingga berita ini diturunkan, DPRD Kabupaten Bekasi belum memberikan keterangan resmi terkait jadwal pengesahan Perda LP2B. Desakan dari masyarakat dan komunitas tani pun semakin menguat.
RED
