#Dana desa

Penyaluran Dana Desa di Purwakarta Tahap II Anggaran 2025 Untuk 22 Desa Terhambat Gangguan Sistem OM-SPAN

Dalam Serapan Dana Desa ( DD ) Tahap II Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Purwakarta masih lamban , Hingga Oktober sekitar 24 desa yang belum dicairkan.

KEJARI KABUPATEN BEKASI SIAP TERJANG KEMBALI PELAKU KORUPTOR . . . !!!

Kepala Desa Lebeng Timur Kecamatan Pasongsongan Kab. Sumenep, Affaisol angkat bicara terkait dugaan Ketertutupan Informasi dan Pengelolaan Dana Desa Lebeng Timur.

Kades Mekar jaya H.Apendi spd
Realisasikan Infrastruktur
Jalan Rabat Beton di 2 Titik Melalui Anggaran ( DD ) Dana Desa  Tahun 2025

Pemeritah desa Karangmekar kecamatan Kedung Waringin Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi, merealisasikan anggaran dana desa/APBN tahun 2025 dengan membangun infrastruktur jalan rabat beton melalui anggaran di tiga dusun yakmi kampung Kapek RT 015/007 dusun III, dikampung Jati RT 013/006 dusun III dam kampung Wates RT 004/002 dusun I serta di kampung Kandang RT 009/004 dengan pembangunan TPT dan jalan rabat beton.

Sementara,awak media konfirmasi melalui telepon WhatsApp ke saudara Cepi selaku Kasi Pemdes, mengatakan bahwa kami sudah turun kelapangan, karena pqk Kades tak pernah ketemu ungkap Cepi selaku Kasie Pemdes Warung Jeruk.

Presiden Prabowo Alokasikan Dana Desa Rp 8 Miliar Pertahun untuk Makanan Bergizi

“Penggunaan Dana Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, tahun 2022 hingga 2023, kembali menjadi sorotan publik. Berdasarkan laporan keuangan Dana Desa, alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi pengelolaan Lumbung Desa dan pemberdayaan masyarakat menuai banyak pertanyaan.

Pada tahap pertama tahun 2022, tercatat anggaran sebesar Rp100.000.000 dialokasikan untuk sub-bidang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dan pemeliharaan Lumbung Desa. Anggaran serupa juga digelontorkan pada tahap kedua dengan nilai Rp100.000.000, serta tahap ketiga sebesar Rp70.607.000. Namun hingga kini, masyarakat Desa Sukatenang mengaku tidak mengetahui realisasi kegiatan tersebut maupun siapa penerima manfaatnya.

Pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes), Yandri Susanto, yang menyebut program Dana Desa terganggu oleh pihak yang ia labeli sebagai “LSM dan Wartawan Bodrex,” menuai reaksi keras di Banten. Sebanyak 37 organisasi LSM dan media menyatakan keberatan dan menilai ucapan tersebut mencederai reputasi mereka yang selama ini berperan sebagai pengawas transparansi dan akuntabilitas Dana Desa.