Nasional, Parlementaria

Revisi UU Desa Akan Disahkan Setelah Pemilu 2024

Jakarta || Temporatur.com Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan disahkan menjadi undang-undang setelah Pemilu 2024. SelanjutnyaKawat Berduri di Depan Kantor Gubernur Kaltim Simbol Ketakutan atau Kewaspadaan?Bamsoet mengatakan bahwa tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan proses pemungutan suara pada masa persidangan mendatang. Bamsoet menjelaskan bahwa revisi UU Desa telah menunjukkan titik cerah melalui kesepakatan yang dicapai dalam pembahasan tingkat pertama antara Badan Legislasi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri pada hari Senin (5/2/). SelanjutnyaSorotan Halal Bihalal PWI Jaksel: Keterlambatan Pejabat Pemko Jadi CatatanSalah satu perubahan yang telah dibahas adalah masa jabatan kepala desa yang akan menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode, sedangkan sebelumnya adalah 6 tahun dengan maksimal tiga periode,ujarnya Selain masalah masa jabatan kepala desa, kata Bamsoet, revisi UU Desa juga membahas hal lain terkait dengan pemberian dana konservasi dan rehabilitasi melalui […]

Berita, Hukum, Hukum & Kriminal, Kriminal, Nasional, News, Organisasi, Parlementaria, Politik

Mantan Narapidana Termasuk Napi Korupsi Ikut Nyaleg Lagi, Ini Daftar Nama dan Partainya?

Mantan Narapidana Termasuk Napi Korupsi Ikut Nyaleg Lagi, Ini Daftar Nama dan Partainya? Jakarta-Temporatur.com || Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis daftar nama caleg Pemilu 2024. Temuan ICW pada 19 Agustus 2023 silam terdapat 15 nama mantan koruptor yang menjadi caleg, tetapi kini, sudah bertambah menjadi 24 nama. SelanjutnyaKawat Berduri di Depan Kantor Gubernur Kaltim Simbol Ketakutan atau Kewaspadaan?Selain memegang nama caleg berstatus mantan koruptor, KPU juga memiliki daftar caleg sebagai mantan narapidana yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS) Pemilu 2024. Berdasarkan data tersebut, terdapat 52 caleg DPR RI dan 16 caleg DPD RI yang merupakan mantan terpidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih. Menurut salah satu anggota KPU, Idham Holik, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022, para caleg mantan terpidana tersebut telah melalui masa jeda 5 tahun usai dinyatakan bebas murni sehingga sah berkontribusi dalam Pemilu 2024. SelanjutnyaSorotan Halal Bihalal PWI Jaksel: Keterlambatan Pejabat Pemko Jadi CatatanBerikut […]

Parlementaria

Anggota DPRD Fraksi PDI-P Meradang dalam Interupsi atas Minimnya Kehadiran Pejabat Eksekutif Kabupaten Bekasi

Bekasi – Jabar || Temporatur.com Pada rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi yang digelar pada Kamis, 30 November 2023, Nyumarno, anggota DPRD fraksi PDI-P, meradang dalam interupsi mengenai agenda pengambilan sumpah janji jabatan anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) yaitu H.Carsim ,S.Pd, dari Fraksi Partai NasDem. Dalam interupsinya, Nyumarno mempertanyakan ketidakhadiran Pj. Bupati Bekasi atau perwakilan dari pihak eksekutif, yang hanya dihadiri oleh satu perwakilan pejabat eselon 2 dan Direktur RSUD Cabangbungin. Nyumarno secara tegas menyampaikan rasa kekecewaan terhadap ketidakhadiran Pj. Bupati serta sejumlah pejabat eselon 2 dan camat yang seharusnya hadir dalam rapat tersebut. Ia berpendapat bahwa sebagai anggota DPRD yang akan dilantik, mereka seharusnya diberikan penghargaan dan dihormati. Nyumarno juga menjelaskan bahwa kehadiran para pejabat eksekutif adalah penting untuk menjaga marwah lembaga DPRD Kabupaten Bekasi.   “Izin pimpinan, saya ingin mempertanyakan kenapa Pj. Bupati tidak hadir dalam agenda rapat hari ini. Yang kedua, kalau sesibuk-sibuknya Pj. Kepala Daerah, tolong […]

Pemerintahan, Parlementaria

Sukses dalam Pengelolaan Informasi Pemkab Bekasi diganjar Penghargaan

  Bekasi – Jabar || Temporatur.com Pemerintah Kabupaten Bekasi meraih penghargaan dari Komisi Informasi Jawa Barat sebagai Kabupaten Menuju Informatif. Penghargaan tersebut menjadi tonggak sejarah baru dan bukti nyata bahwa Pemkab Bekasi telah menjalankan pemantauan terhadap kepatuhan dan ketaatan terhadap keterbukaan informasi publik dengan maksimal. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarak, kepada Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, dalam acara IKP Fest 2023 yang diadakan di Hotel Holiday Inn Jababeka pada Rabu (29/11/2023). Usai menerima penghargaan tersebut, Dani Ramdan menegaskan tekad Kabupaten Bekasi untuk terus meningkatkan level yang sudah dicapai saat ini. Kabupaten Bekasi telah dinobatkan sebagai Kabupaten Menuju Informatif dalam penilaian yang dilakukan. “Alhamdulillah, kami mendapatkan penghargaan dan naik satu level dari tahun lalu. Sebelumnya, Kabupaten Bekasi masuk dalam kategori kurang informatif, namun sekarang kami bergerak menuju kabupaten informatif. Tahun depan, kami bertarget menjadi kabupaten yang benar-benar informatif, artinya kami akan mematuhi […]