Opini

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho menegaskan bahwa dugaan suap Rp60 Miliar yang menyeret Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dalam kasus vonis bebas tiga (3) korporasi minyak goreng merupakan tindakan yang menghancurkan fondasi negara hukum.

Birokrasi adalah mesin utama pemerintahan. Tanpa birokrasi yang kuat, sehebat apapun kepala daerah, pemerintah tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa mesin ini tampak pincang, lemah, dan enggan bergerak lincah.

Aktivis Lingkungan yang juga Koordinator Lingkar Pemantauan Kebijakan Lingkungan Puji Nugraha Ridwan yang lebih dikenal dengan na Japong angkat bicara mengenai persoalan yang terjadi terkait viral nya pemberitaan terkait permasalahan lingkungan dan alam di Jawa Barat,khususnya di daerah Lembang Kabupaten Bandung dan sekitarnya

Rencana Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, yang menyatakan kesiapan Pemerintah Kota untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di Pontianak Utara mendapat sorotan tajam dari pengamat hukum dan kebijakan publik Kalimantan Barat, Dr. Herman Hofi Munawar.

Ragam, – Temporatur.com || Persis 100 tahun yang silam, pada suatu hari di bulan Februari 1922, Leopold Bloom lahir. Dalam sebuah novel. Dan sejak itu, ia jadi penanda penting bagi sastra di seluruh dunia. Ia tokoh fiktif, makhluk rekaan dalam “Ulysses” yang digubah James Joyce, pengarang Irlandia itu. Novel setebal 730 halaman ini tentang suatu […]

Berdasarkan data Transparency International, Singapura secara konsisten menempati peringkat teratas dalam indeks persepsi korupsi global, menunjukkan minimnya praktik korupsi di pemerintahan dan sektor bisnisnya.

Proses pemulihan aset hasil korupsi masih bergantung pada mekanisme konvensional yang berbasis putusan pidana. Artinya, penegak hukum baru bisa menyita aset setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Masalahnya, proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, memberi celah bagi koruptor untuk menghilangkan atau menyamarkan aset mereka,” jelasnya.

Perlu segera ada leading lembaga penegak hukum yang menegaskan proses hukum atas kasus ini. Apakah itu Kejaksaan Agung atau Kepolisian, publik perlu segera mendapat sinyal penegakan hukum yang jelas dan tidak berputar-putar di soal administratif seperti yang melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” kata pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, dalam keterangan pers tertulis singkatnya di Jakarta, Senin (3/2).

Pejabat penerbit sertifikat dan pembeli atau penadah sertifikat (SHM dan SHGB) palsu ini mengaku, lahan di perairan laut tersebut dulunya, tahun 1980an, merupakan tanah daratan. Mereka berdalih, tanah daratan tersebut sekarang menjadi daerah perairan laut karena terjadi abrasi, yaitu proses pengikisan tanah di daerah pesisir pantai, sehingga membuat tanahnya musnah dan menjadi daerah perairan.

Pakar Hukum Pidana UNRIKA BATAM Dr Alwan Hadianto, SH. MH Menyebut Kinerja Kejaksaan Meningkat dan Konsisten Tangani Kasus Besar. Parameter Survei Harus Jelas.