Opini

Momen ini menjadi perdana dan monumental karena belum pernah sebelumnya dua peringatan besar dunia pers—HPN dan Hari Kebebasan Pers Sedunia—disatukan dalam satu perayaan bersama di Bekasi Raya. Sebuah lompatan besar dalam memperkuat solidaritas dan menyuarakan kebebasan pers di tingkat lokal.

Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menegaskan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-undang (UU) bukan sekadar langkah mengatasi ketimpangan antara kerugian negara akibat korupsi dan restitusi yang diterima oleh negara.

Menjaga Rasionalitas Konstitusional : Isu Pemakzulan Wakil Presiden

Kriminalisasi Pers Adalah Ancaman Demokrasi: UU Pers Harus Jadi Benteng Perlindungan Jurnalis

Menurut hukum, sebuah pemerintah hanya akan bertahan lama jika ia mendapat kepercayaan moral dari rakyat – bukan hanya suara, tetapi keyakinan bahwa pemerintah benar-benar, tetapi keyakinan bahwa pemerintah benar-benar bekerja untuk kepentingan umum.

Danantara juga harus menerapkan model pembangunan people-first atau dengan model 4P (public-private-people partnership). Jangan menggunakan anjuran SDG’s yang hanya 3P (public-private partnership), tanpa melibatkan people.

Romo Kefas : Hendaknya Kepemimpinan Prabowo di dukung semua Pihak dengan Program Astacita menuju Kejayaan Indonesia Kota Bogor –  Temporatur.com SelanjutnyaKH Ronggo Sutrisno T, Berharap Presiden Prabowo Segera Selesaikan Kegaduhan Nasional Secara Adil dan TegasSejak dilantik sebagai presiden Indonesia, presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen kerakyatannya dan rasa patriotismenya terhadap kepentingan kemajuan Indonesia kedepannya dengan […]

Penggeledahan rumah Ketua DPD RI ke V Periode 2019 – 2024 La Nyalla Mattalitti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya memantik perhatian sejumlah kalangan.

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho menegaskan bahwa dugaan suap Rp60 Miliar yang menyeret Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dalam kasus vonis bebas tiga (3) korporasi minyak goreng merupakan tindakan yang menghancurkan fondasi negara hukum.

Birokrasi adalah mesin utama pemerintahan. Tanpa birokrasi yang kuat, sehebat apapun kepala daerah, pemerintah tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa mesin ini tampak pincang, lemah, dan enggan bergerak lincah.