Opini

Di balik gemuruh kemajuan teknologi, wartawan menjadi korban dari sistem yang mereka coba perbaiki. Efisiensi anggaran dan dominasi platform digital membuat mereka dirumahkan atau dipecat, tanpa perlindungan yang layak. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga ancaman bagi demokrasi itu sendiri. Beberapa media besar di Indonesia telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap wartawannya, seperti yang terjadi pada beberapa media cetak dan online yang terpaksa melakukan restrukturisasi untuk bertahan di tengah persaingan yang ketat.

Setiap tahun ajaran baru, kita menyaksikan narasi yang berulang—tangis anak-anak yang gagal masuk sekolah negeri, keluhan orang tua soal sistem zonasi, dugaan permainan kuota, dan lemahnya transparansi jalur afirmasi maupun prestasi.

Hari ini, 5 Juli 2025, genap 66 tahun peristiwa bersejarah saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945. Dekrit yang dikeluarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 itu berisi pembubaran Badan Konstituante hasil Pemilu 1955 dan penggantian konstitusi dari UUD Sementara 1950 untuk kembali ke UUD 1945.

Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara Indonesia, dan pemerintah telah menetapkan “prinsip-prinsip pendidikan yang adil dan merata” untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Salah satu prinsip yang penting adalah tidak adanya pungutan biaya yang tidak sah di sekolah.

Di balik layar berita, ada sosok yang bekerja keras untuk memastikan kebenaran dan kesadaran masyarakat. Mereka adalah wartawan, yang sering kali bekerja di balik layar tanpa mencari pengakuan. Dengan keberanian dan keteguhan, mereka berjuang untuk menyampaikan kebenaran, menghadapi tantangan dan kritik dengan integritas.

Dalam era digital yang semakin canggih, peran media sebagai pilar keempat demokrasi menjadi semakin penting. Namun, pernyataan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), yang dianggap melecehkan peran media telah memicu perdebatan dan kritik dari berbagai pihak. Apakah pernyataan KDM ini merupakan tanda bahwa pemerintah tidak menghargai peran media dalam masyarakat demokratis?

Kota ku di tepi Laut Utara Jakarta, terkepung sistematis, terstruktur, yang terorganisir dengan didukung sebuah tatanan birokrasi bobrok, aku hanya menarik nafas, bertahan, berdarah-darah tanpa banyak harapan ?.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah menjadi tulang punggung ekonomi negara dengan kontribusi signifikan melalui remitansi yang mereka kirimkan ke Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia, remitansi PMI pada tahun 2022 mencapai Rp 132,4 triliun, meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, di balik kontribusi besar ini, PMI masih menghadapi banyak tantangan dan perlakuan tidak manusiawi

TEMPORATUR – Bahagia Slalu‘ , di hari or bulan or tahun Penutup elase – Jangkrik berdiskusi mengingatkan krik . . . krik . . . lantunan indah temani malam ini saat semua terlelap tertidur, bebaring, terletak nya tubuh semua dalam keadaan, mati sementara (12/6/2025). kemapanan seseorang tak dapat dilihat, atau dirasa atau disentuh begitu diskusi makna […]

Dalam hiruk pikuk dunia kepolisian Indonesia, sebuah pertanyaan besar kembali mengemuka: apakah masa jabatan Kapolri yang panjang adalah berkah atau bencana bagi institusi Polri? Di tengah pusaran politik dan profesionalisme yang terus bergulir, polemik ini menyita perhatian publik dan memicu perdebatan sengit. Apakah Kapolri yang menjabat lama akan membawa stabilitas dan kemajuan bagi Polri, ataukah justru terjebak dalam labirin kepentingan politik yang mengancam independensi dan profesionalisme?