Photomatics Bagi-Bagi Voucher Gratis Tiap Minggu! Jangan Sampai Kelewatan
Penulis: Suryo S
Warga Pilang Gugat PPID Kota Probolinggo Yang Penuh Drama
Probolinggo, Temporatur.com – 30 Juli 2025 – Sidang sengketa gugatan warga Kelurahan Pilang terhadap PPID Kota Probolinggo penuh dramatis karena di duga tidak adanya keterbukaan juga ketransparanan, yang lebih mencengangkan malah mempertanyakan integritas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di Kota Probolinggo.
Pemda Kalbar Resmi Luncurkan POSBANKUMDESKEL, Perluas Akses Bantuan Hukum Hingga Desa
Pemerintah Daerah Kalimantan Barat menggelar Rapat Kerja dan Sosialisasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan dan Desa (POSBANKUMDESKEL) se-Kalimantan Barat pada Selasa (12/8/2025) di Pontianak. Program ini diinisiasi untuk memperluas akses bantuan hukum hingga ke wilayah pedesaan dan kelurahan yang selama ini menghadapi kendala jarak, biaya, dan minimnya informasi.
Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi, KDM Targetkan Jalan Leucir di Jabar Rampung 2027
Pemda Provinsi Jawa Barat menargetkan seluruh infrastruktur jalan di wilayah Jabar dalam kondisi mulus dan berkualitas pada 2027. Program ini menjadi bagian dari visi Jabar Istimewa pasangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan yang mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
PPDI dan LAN RI Sepakat Perkuat Pelatihan ASN yang Inklusif
Jakarta – Temporatur.com Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema penerapan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam program pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (13/8) dan menghadirkan Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), H. Norman Yulian, sebagai narasumber Utama (13/08/2025) SelanjutnyaApresiasi atas Pengabdian, Presiden RI Prabowo Subianto berikan Tanda Kehormatan Nugraha ke Komjen Pol Asep EdiDalam pemaparannya, H. Norman Yulian menegaskan bahwa integrasi prinsip GEDSI merupakan langkah strategis untuk membangun pelayanan publik yang adil dan inklusif. Menurutnya, ASN perlu dibekali pemahaman GEDSI agar setiap kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan hak layanan yang setara tanpa diskriminasi. “Penerapan GEDSI bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga investasi sosial jangka panjang yang akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujarnya. SelanjutnyaNilai HT-El Tembus Rp 409,78 triliun, Sekjen ATR/BPN dan DPR RI Bahas Capaian Pelaksanaan Tujuh Layanan PrioritasIa juga mengapresiasi […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
