Harta Arief Nasrudin Naik Rp9,14 Miliar, Catatan BPK dan Dugaan Persoalan PAM Jaya Jadi Sorotan
- account_circle Redaksi
- calendar_month 4 jam yang lalu
- print Cetak

Ilustrasi
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, TEMPORATUR.COM
Kenaikan harta kekayaan Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya (PAM Jaya), Arief Nasrudin, dalam empat tahun terakhir menjadi perhatian di tengah berbagai persoalan tata kelola perusahaan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.
Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan Arief tercatat meningkat dari Rp32,70 miliar pada 2022 menjadi Rp41,84 miliar pada 2025.
Dengan demikian, terdapat kenaikan sekitar Rp9,14 miliar atau 27,95 persen dalam kurun waktu empat tahun.
Rinciannya, harta kekayaan Arief pada 2022 sebesar Rp32,70 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp33,25 miliar pada 2023. Pada 2024 jumlahnya kembali bertambah menjadi Rp35,49 miliar dan mencapai Rp41,84 miliar pada 2025.
Kenaikan paling besar terjadi pada periode 2024–2025, yakni sekitar Rp6,35 miliar.
Arief juga memiliki hobi yang cukup unik, mengoleksi kendaraan roda empat. Berdasarkan LHKPN KPK, Arief menyukai mobil Eropa dan mobil Amerika.
Peningkatan kekayaan Arief tersebut menarik dicermati bersamaan dengan sejumlah persoalan pengelolaan PAM Jaya yang mendapat perhatian auditor negara maupun kelompok masyarakat
Berdasarkan temuan BPK 2023 ada 11 temuan yang menghasilkan 19 masalah di perusahaan yang dia pimpin. Terhitung November 2026, 13 masalah sudah diselesaikan dan tersisa 6 masalah yang belum diselesaikan sesuai rekomendasi dari BPK.
Enam masalah itu berdiri dari selisih penyertaan modal daerah (PMD) yang disebut-sebut terdapat manipulasi sebesar Rp 60 Miliar. Selain PMD, ada permasalahan aset serta bunga deposito yang diduga tidak ada persetujuan senilai Rp169.80 miliar.
Salah satunya menyangkut 11.431 unit aset yang dikerjasamakan dalam proyek brownfield dengan PT ABJ.
BPK menemukan daftar aset tersebut tidak didukung informasi nilai yang memadai dan tidak sinkron dengan hasil inventarisasi PAM Jaya.
Selain persoalan aset, BPK juga menemukan proyek implementasi Customer and Billing System (CBS) yang tidak selesai hingga kontraknya diputus.
Untuk proyek tersebut, PAM Jaya telah mengeluarkan biaya Rp17,06 miliar. BPK juga mencatat potensi kebutuhan biaya tambahan minimal Rp13,92 miliar apabila proyek dilanjutkan.
- Penulis: Redaksi
- Editor: Redaksi
- Sumber: https://temporatur.com/

Saat ini belum ada komentar