Di Tengah Polemik Ijazah Gibran, Warganet Luncurkan Petisi Verifikasi Ijazah DPR RI Tanpa Kecuali
- account_circle Suryo
- calendar_month 8 menit yang lalu
- print Cetak

Keterangan foto: Di Tengah Polemik Ijazah Gibran, Warganet Luncurkan Petisi Verifikasi Ijazah DPR RI Tanpa Kecuali
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Di Tengah Polemik Ijazah Gibran, Warganet Luncurkan Petisi Verifikasi Ijazah DPR RI Tanpa Kecuali
JAKARTA — TEMPORATUR.COM
Desakan agar seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membuka riwayat pendidikan dan menjalani verifikasi keabsahan ijazah mulai menjadi perhatian publik. Sebuah petisi daring bertajuk “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” ramai mendapat dukungan warganet melalui platform Change.org.
Petisi yang diinisiasi seorang warga bernama Farida Octavia tersebut dibuat pada 12 November 2026. Sasaran tuntutannya adalah pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Berdasarkan pantauan pada halaman resmi Change.org, jumlah dukungan petisi tersebut telah mencapai 17.772 tanda tangan terverifikasi saat diakses pada 16 November 2026. Jumlah tersebut terus berkembang dibandingkan pemberitaan pada 14–15 November 2026.
Dalam petisinya, Farida meminta seluruh anggota DPR RI membuka dokumen pendidikan mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi.
Selain keterbukaan dokumen, petisi tersebut juga mendesak KPU RI dan kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang terhadap keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif.
Proses pemeriksaan diharapkan berlangsung secara transparan dan independen, dengan hasil yang dapat diketahui masyarakat.
Soroti Akuntabilitas Wakil Rakyat
Inisiator petisi menilai rekam jejak pendidikan merupakan salah satu aspek yang berkaitan dengan integritas dan kredibilitas pejabat publik.
Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang, membahas anggaran negara, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, DPR RI dinilai perlu menjaga kepercayaan masyarakat.
Karena itu, keterbukaan riwayat pendidikan dianggap sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat yang telah memberikan mandat politik melalui pemilihan umum.
Petisi tersebut juga mengajak seluruh anggota DPR RI secara sukarela membuka dokumen ijazah masing-masing sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi publik.
Muncul di Tengah Polemik Ijazah Gibran
Menguatnya tuntutan pemeriksaan ijazah anggota DPR RI tidak terlepas dari perkembangan polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Isu tersebut semakin menjadi perhatian setelah Gibran menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026.
Kantor Berita ANTARA melaporkan Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pernyataan pengunduran diri Gibran. Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga menyampaikan bahwa lembaganya akan menindaklanjuti surat tersebut melalui mekanisme kelembagaan.
Perkembangan politik tersebut turut menjadi latar belakang munculnya berbagai tuntutan masyarakat mengenai transparansi dan kesetaraan pemeriksaan dokumen pendidikan pejabat negara.
Sejumlah pihak kemudian mendorong agar pemeriksaan tidak hanya diarahkan kepada satu individu, melainkan berlaku secara adil terhadap seluruh pejabat publik yang relevan.
DPR Diminta Tidak Tebang Pilih
Pemberitaan Ketik.com pada 15 November 2026 juga mengangkat pernyataan Ketua Umum DPP Tapal Kuda Nusantara (TKN), Prasetyo Eko Karso, yang mendorong pemeriksaan ijazah seluruh 580 anggota DPR RI periode 2024–2029.
Ia menilai pemeriksaan dokumen pendidikan pejabat negara harus dilakukan dengan prinsip kesetaraan dan tidak dijadikan instrumen kepentingan politik terhadap kelompok atau individu tertentu.
Desakan tersebut memperlihatkan bahwa isu transparansi pendidikan pejabat publik kini berkembang menjadi pembicaraan yang lebih luas, khususnya menyangkut akuntabilitas lembaga legislatif.
Petisi Bukan Hasil Pemeriksaan Resmi
Meski mendapatkan dukungan ribuan warganet, keberadaan petisi tersebut perlu dibedakan dari hasil pemeriksaan atau verifikasi resmi.
Jumlah tanda tangan menunjukkan tingkat dukungan masyarakat terhadap suatu tuntutan, tetapi tidak dapat dijadikan bukti bahwa terdapat anggota DPR RI yang menggunakan ijazah tidak sah.
Hingga informasi yang dihimpun dalam pemberitaan ini, belum terdapat hasil verifikasi menyeluruh terhadap ijazah seluruh anggota DPR RI yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran.
Demikian pula, tuntutan pembukaan dokumen pendidikan masih merupakan aspirasi publik yang membutuhkan tindak lanjut melalui mekanisme dan kewenangan lembaga terkait.
DPR RI, KPU, serta Kemendiktisaintek diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai kemungkinan mekanisme keterbukaan dan pemeriksaan dokumen pendidikan tersebut.
Pada akhirnya, tuntutan masyarakat bukan sekadar persoalan dokumen ijazah, melainkan juga menyangkut kepercayaan publik, integritas pejabat negara, serta prinsip kesetaraan dalam pertanggungjawaban kepada rakyat.
(SUR)
- Penulis: Suryo
- Editor: Redaksi
- Sumber: https://temporatur.com/

Saat ini belum ada komentar