KDM Tekankan Pembenahan Bekasi, Warga Sukamulya Keluhkan Kali Alam Diduga Beralih Fungsi dan Picu Banjir

Ketua BPD Sukamulya Minta Pemerintah Turun Tangan, Normalisasi dan Penertiban Kali Alam Jadi Sorotan

BEKASI — TEMPORATUR.COM

Pesan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengenai pembenahan Kabupaten Bekasi menjadi sorotan di tengah keluhan warga Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, terkait kali alam yang diduga mengalami perubahan fungsi menjadi kawasan permukiman. Kondisi tersebut dikeluhkan warga karena aliran air disebut menyempit dan tersumbat, sehingga meningkatkan kekhawatiran terhadap banjir saat hujan deras.

Keluhan itu disampaikan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukamulya, Madrawi. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga pemerintah pusat segera menindaklanjuti persoalan tersebut melalui pendataan, pemeriksaan kondisi kali alam, serta penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

Persoalan ini menjadi perhatian karena keberadaan saluran air memiliki peran penting dalam mengendalikan limpasan air hujan dan mengurangi risiko banjir di kawasan permukiman.

Kali Alam Diduga Berubah Fungsi

Menurut keluhan yang disampaikan Madrawi, kali alam di wilayah Desa Sukamulya diduga mengalami perubahan fungsi akibat perkembangan permukiman di sekitarnya. Kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan status lahan, kondisi aliran air, serta kemungkinan adanya penyempitan atau penyumbatan saluran.

Apabila perubahan fungsi tersebut terbukti mengganggu aliran air, diperlukan langkah penanganan yang terukur agar fungsi drainase alami tetap terjaga dan risiko banjir dapat dikurangi.

Pemerintah juga perlu melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengidentifikasi penyebab utama genangan maupun banjir, termasuk kemungkinan sedimentasi, penyumbatan sampah, perubahan kontur lahan, serta berkurangnya kapasitas saluran air.

Madrawi Minta Pemerintah Segera Bertindak

Madrawi berharap persoalan kali alam tersebut tidak berhenti pada keluhan masyarakat. Ia meminta pemerintah melakukan pendataan dan pemeriksaan menyeluruh, kemudian menentukan langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing.

Menurutnya, koordinasi lintas pemerintahan diperlukan apabila penanganan kali alam membutuhkan dukungan anggaran, penertiban pemanfaatan ruang, atau normalisasi saluran.

Normalisasi dapat menjadi salah satu opsi apabila hasil pemeriksaan teknis menunjukkan bahwa kapasitas aliran air perlu dipulihkan. Namun, pelaksanaannya harus didasarkan pada kajian kondisi lapangan, status lahan, serta ketentuan lingkungan dan tata ruang yang berlaku.

Pesan KDM Diuji melalui Tindakan Nyata

Pesan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM)  dalam pelantikan Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menjadi pengingat bahwa pembenahan pemerintahan perlu diwujudkan melalui penyelesaian persoalan yang dirasakan langsung masyarakat.

Dalam konteks tersebut, persoalan kali alam di Sukamulya menjadi salah satu pekerjaan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah, terutama dalam penanganan banjir, pengawasan pemanfaatan ruang, dan perlindungan fungsi saluran air.

Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja diharapkan dapat mengoordinasikan perangkat daerah terkait untuk menindaklanjuti laporan warga. Langkah awal yang diperlukan meliputi verifikasi kondisi kali alam, pemetaan titik penyempitan dan penyumbatan, serta penentuan solusi teknis berdasarkan hasil pemeriksaan.

Jika ditemukan pelanggaran pemanfaatan ruang atau ketentuan terkait saluran air, penanganannya perlu dilakukan melalui prosedur yang sah dan transparan.

Warga Menanti Solusi atas Ancaman Banjir

Bagi warga, penanganan kali alam bukan sekadar persoalan tata ruang, melainkan juga menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan kepastian perlindungan ketika hujan deras melanda.

Karena itu, pemerintah diharapkan tidak hanya melakukan peninjauan, tetapi juga menyampaikan hasil pendataan, rencana penanganan, pembagian kewenangan, serta jadwal tindak lanjut kepada masyarakat.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai hasil pemeriksaan teknis pemerintah atas dugaan perubahan fungsi kali alam di Desa Sukamulya maupun rencana resmi normalisasi yang dapat dipastikan berdasarkan informasi yang diterima redaksi.

Redaksi TEMPORATUR.COM membuka ruang klarifikasi bagi Pemerintah Desa Sukamulya, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pihak terkait lainnya untuk menyampaikan penjelasan mengenai kondisi kali alam tersebut.

Pesan pembenahan yang disampaikan KDM kini menanti pembuktian melalui langkah konkret. Warga Sukamulya membutuhkan penanganan yang terukur agar fungsi kali alam dapat dipastikan dan risiko banjir tidak terus menjadi kekhawatiran setiap kali hujan deras turun.

(APR/M2)