Taput – Temporatur.com |Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., didampingi Sekretaris Daerah Drs. Henry M. M. Sitompul, M.Si., staf ahli bupati, para asisten, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual, Senin (13/7/2026).
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri dan diikuti oleh kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah agenda strategis nasional, meliputi perkembangan pengendalian inflasi di daerah, progres pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, peluncuran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi. Selain itu, pemerintah daerah juga didorong mempercepat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN sebagai basis penyusunan kebijakan pembangunan yang akurat, terintegrasi, dan tepat sasaran.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan laju inflasi di daerah.
“Pengendalian inflasi merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus terus bersinergi, responsif, dan mengambil langkah antisipatif terhadap berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga di Kabupaten Tapanuli Utara,” ujar Bupati.
Bupati juga menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai landasan perencanaan pembangunan.
Menurutnya, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu menjadi faktor penting dalam menyusun program dan kebijakan pembangunan yang efektif, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.(NH)
