Verifikasi Data Bansos di Sanankulon Temukan 200 Warga Tak Mampu, JPKP Soroti Akurasi Data Perlinsos
- account_circle Efendi
- calendar_month 3 menit yang lalu
- print Cetak

Keterangan foto : Verifikasi Data Bansos di Sanankulon Temukan 200 Warga Tak Mampu, JPKP Soroti Akurasi Data Perlinsos
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Choirul Fuad Sebut Verifikasi Baru Mencapai Sekitar 10 Persen, JPKP Dorong Seluruh Desa di Kabupaten Blitar Terbuka dan Melakukan Pemutakhiran Data Penerima Bantuan Sosial
BLITAR — TEMPORATUR.COM
Verifikasi ulang data penerima perlindungan sosial (Perlinsos) di Desa Sanankulon, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, mengungkap sekitar 200 warga yang masuk kriteria kelompok masyarakat tidak mampu Desil 1–4. Temuan tersebut menjadi perhatian Jaringan Pendampingan Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Blitar karena dinilai menunjukkan masih perlunya pembenahan dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial agar tepat sasaran.
Kegiatan sosialisasi dan verifikasi ulang tersebut dilaksanakan pada 5 Oktober 2026. Kegiatan ini disebut berawal dari imbauan Kapolri yang kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi Aipda Boy Elang, Bhabinkamtibmas sektor Sanankulon, bersama Choirul Fuad dari JPKP Kabupaten Blitar.
Dalam keterangannya kepada media, Choirul Fuad mengungkapkan bahwa proses verifikasi data di Desa Sanankulon masih jauh dari selesai. Menurutnya, data yang telah terverifikasi secara benar baru mencapai sekitar 10 persen.
“Secara jujur, yang sudah terverifikasi dengan benar di Desa Sanankulon pun baru sekitar 10 persen saja. Artinya, masih banyak warga yang seharusnya menerima bantuan belum tersentuh, sementara yang menerima belum tentu benar-benar berhak,” ujar Fuad.
Temuan sekitar 200 warga tersebut sekaligus menjadi perhatian terhadap kemungkinan adanya ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial. JPKP menilai verifikasi secara langsung diperlukan untuk memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan haknya akibat persoalan administrasi maupun data yang belum diperbarui.
JPKP Dorong Desa Lain Lakukan Verifikasi
Fuad berharap langkah yang dilakukan di Desa Sanankulon dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Blitar. Ia mempertanyakan sejauh mana pemerintah desa melakukan verifikasi dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial di wilayah masing-masing.
Menurutnya, persoalan ketepatan sasaran bantuan sosial tidak cukup diselesaikan melalui pendataan administratif, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah desa, pendamping sosial, aparat kewilayahan, serta partisipasi masyarakat.
“Kegiatan di Sanankulon membuktikan bahwa kalau ada kemauan, ada jalan. Warga ternyata sangat antusias karena mereka tahu ini untuk keadilan bersama. Kami berharap Desa Sanankulon bukan satu-satunya yang tergerak. Seluruh perangkat desa di Kabupaten Blitar, mari terbuka. Data bantuan sosial bukan milik pengurus semata, tetapi menyangkut hak warga yang membutuhkan,” tegasnya.
JPKP Kabupaten Blitar juga berencana melaksanakan sosialisasi secara bertahap di desa-desa lain di Kecamatan Sanankulon guna mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan dan pembaruan data perlindungan sosial.
Soroti Kewajiban Pemutakhiran Data
Dalam konteks regulasi, pendataan dan penyaluran bantuan sosial berkaitan dengan sejumlah ketentuan perundang-undangan, di antaranya:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang mengatur tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin, termasuk pendataan dan pengelolaan informasi.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur kewajiban badan publik menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap memperhatikan pengecualian informasi yang dilindungi.
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan beserta perubahannya, yang menjadi bagian dari kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Dalam pelaksanaannya, keterbukaan data bantuan sosial tetap harus memperhatikan perlindungan data pribadi penerima. Karena itu, pengawasan publik perlu dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
JPKP menilai pembenahan data menjadi penting agar tidak terjadi ketidaktepatan penetapan penerima, baik masyarakat yang layak menerima tetapi belum terdata maupun mereka yang kondisi ekonominya sudah berubah.
Polisi dan Masyarakat Didorong Bersinergi
Fuad juga berharap keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dapat menjadi penggerak kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat.
Ia mengajak para Bhabinkamtibmas di jajaran Polsek wilayah Kabupaten Blitar untuk ikut mendorong sosialisasi dan pengawasan sosial sesuai tugas dan kewenangannya.
Menurutnya, pesan moral mengenai semangat polisi bersama rakyat perlu diwujudkan melalui kegiatan nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk membantu mendorong transparansi dan ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
JPKP berharap kegiatan di Sanankulon menjadi langkah awal untuk memperluas verifikasi data Perlinsos di Kabupaten Blitar. Dengan keterlibatan pemerintah desa, aparat kewilayahan, pendamping sosial, dan masyarakat, pembaruan data diharapkan mampu memastikan bantuan negara benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.
Sebab, ketepatan data bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut hak masyarakat dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan sosial.
(FE)
- Penulis: Efendi
- Editor: Redaksi
- Sumber: https://temporatur.com/

Saat ini belum ada komentar