Breaking News
light_mode
Beranda » Belitar » Verifikasi Data Bansos di Sanankulon Temukan 200 Warga Tak Mampu, JPKP Soroti Akurasi Data Perlinsos

Verifikasi Data Bansos di Sanankulon Temukan 200 Warga Tak Mampu, JPKP Soroti Akurasi Data Perlinsos

  • account_circle Efendi
  • calendar_month 3 menit yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Choirul Fuad Sebut Verifikasi Baru Mencapai Sekitar 10 Persen, JPKP Dorong Seluruh Desa di Kabupaten Blitar Terbuka dan Melakukan Pemutakhiran Data Penerima Bantuan Sosial

BLITAR — TEMPORATUR.COM

Verifikasi ulang data penerima perlindungan sosial (Perlinsos) di Desa Sanankulon, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, mengungkap sekitar 200 warga yang masuk kriteria kelompok masyarakat tidak mampu Desil 1–4. Temuan tersebut menjadi perhatian Jaringan Pendampingan Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Blitar karena dinilai menunjukkan masih perlunya pembenahan dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial agar tepat sasaran.

Kegiatan sosialisasi dan verifikasi ulang tersebut dilaksanakan pada 5 Oktober 2026. Kegiatan ini disebut berawal dari imbauan Kapolri yang kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi Aipda Boy Elang, Bhabinkamtibmas sektor Sanankulon, bersama Choirul Fuad dari JPKP Kabupaten Blitar.

Dalam keterangannya kepada media, Choirul Fuad mengungkapkan bahwa proses verifikasi data di Desa Sanankulon masih jauh dari selesai. Menurutnya, data yang telah terverifikasi secara benar baru mencapai sekitar 10 persen.

“Secara jujur, yang sudah terverifikasi dengan benar di Desa Sanankulon pun baru sekitar 10 persen saja. Artinya, masih banyak warga yang seharusnya menerima bantuan belum tersentuh, sementara yang menerima belum tentu benar-benar berhak,” ujar Fuad.

Temuan sekitar 200 warga tersebut sekaligus menjadi perhatian terhadap kemungkinan adanya ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial. JPKP menilai verifikasi secara langsung diperlukan untuk memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan haknya akibat persoalan administrasi maupun data yang belum diperbarui.

JPKP Dorong Desa Lain Lakukan Verifikasi

Fuad berharap langkah yang dilakukan di Desa Sanankulon dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Blitar. Ia mempertanyakan sejauh mana pemerintah desa melakukan verifikasi dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial di wilayah masing-masing.

Menurutnya, persoalan ketepatan sasaran bantuan sosial tidak cukup diselesaikan melalui pendataan administratif, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah desa, pendamping sosial, aparat kewilayahan, serta partisipasi masyarakat.

“Kegiatan di Sanankulon membuktikan bahwa kalau ada kemauan, ada jalan. Warga ternyata sangat antusias karena mereka tahu ini untuk keadilan bersama. Kami berharap Desa Sanankulon bukan satu-satunya yang tergerak. Seluruh perangkat desa di Kabupaten Blitar, mari terbuka. Data bantuan sosial bukan milik pengurus semata, tetapi menyangkut hak warga yang membutuhkan,” tegasnya.

JPKP Kabupaten Blitar juga berencana melaksanakan sosialisasi secara bertahap di desa-desa lain di Kecamatan Sanankulon guna mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan dan pembaruan data perlindungan sosial.

Soroti Kewajiban Pemutakhiran Data

Dalam konteks regulasi, pendataan dan penyaluran bantuan sosial berkaitan dengan sejumlah ketentuan perundang-undangan, di antaranya:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang mengatur tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin, termasuk pendataan dan pengelolaan informasi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur kewajiban badan publik menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap memperhatikan pengecualian informasi yang dilindungi.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan beserta perubahannya, yang menjadi bagian dari kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Dalam pelaksanaannya, keterbukaan data bantuan sosial tetap harus memperhatikan perlindungan data pribadi penerima. Karena itu, pengawasan publik perlu dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JPKP menilai pembenahan data menjadi penting agar tidak terjadi ketidaktepatan penetapan penerima, baik masyarakat yang layak menerima tetapi belum terdata maupun mereka yang kondisi ekonominya sudah berubah.

Polisi dan Masyarakat Didorong Bersinergi

Fuad juga berharap keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dapat menjadi penggerak kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat.

Ia mengajak para Bhabinkamtibmas di jajaran Polsek wilayah Kabupaten Blitar untuk ikut mendorong sosialisasi dan pengawasan sosial sesuai tugas dan kewenangannya.

Menurutnya, pesan moral mengenai semangat polisi bersama rakyat perlu diwujudkan melalui kegiatan nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk membantu mendorong transparansi dan ketepatan sasaran program perlindungan sosial.

JPKP berharap kegiatan di Sanankulon menjadi langkah awal untuk memperluas verifikasi data Perlinsos di Kabupaten Blitar. Dengan keterlibatan pemerintah desa, aparat kewilayahan, pendamping sosial, dan masyarakat, pembaruan data diharapkan mampu memastikan bantuan negara benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.

Sebab, ketepatan data bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut hak masyarakat dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan sosial.

(FE)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kota Cimahi Kembali Sabet Penghargaan UHC Awards 2026 Berkat Komitmen Layanan Kesehatan

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Suryo Sudharmo
    • 0Komentar

    Cimahi-Temporatur.com ‎CIMAHI, DISKOMINFO – Pemerintah Kota Cimahi kembali meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026 Kategori Pratama. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, pada ajang UHC Awards 2026 yang digelar di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1/2026), dan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, dengan didampingi […]

  • Polsek Talang Ubi Laksanakan KRYD, Tingkatkan Patroli di Sejumlah Titik Rawan Kriminalitas

    • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Polsek Talang Ubi Laksanakan KRYD, Tingkatkan Patroli di Sejumlah Titik Rawan Kriminalitas

  • Merah Putih Memanggil , Team Hukum Merah Putih Beserta AWIBB Dan FABEM Hadir Menyediakan Advokasi Peserta Demo

    • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Merah Putih Memanggil , Team Hukum Merah Putih Beserta AWIBB Dan FABEM Hadir Menyediakan Advokasi Peserta Demo

  • Puskesmas Ciparay Raih Predikat WBK: Kabupaten Bandung Menuju Zona Integritas

    • calendar_month Kamis, 7 Des 2023
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

      Nusa Dua, Bali, Temporatur.com – Puskesmas Ciparay, Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Reformasi Birokrasi (RB), serta Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan […]

  • Hari kedua, Wadankormar Tinjau Uji LIVE FIRING Teropong SOZH TM FCS BMP 3F Siang Hari

    Hari kedua, Wadankormar Tinjau Uji LIVE FIRING Teropong SOZH TM FCS BMP 3F Siang Hari

    • calendar_month Jumat, 20 Okt 2023
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Hari kedua, Wadankormar Tinjau Uji _LIVE FIRING_ Teropong SOZH TM FCS BMP 3F Siang Hari TNI AL, Dispen Kormar (Situbondo). Wakil Komandan Korps Marinir (Wadan Kormar) Brigadir Jenderal TNI (Mar) Suherlan. S.E., M.M., M.Sc., CHRMP., meninjau langsung Uji _Live Firing_ Teropong SOZH TM FCS BMP 3F Yontankfib 2 Mar pada siang hari di Puslatpur Marinir […]

  • Breaking Barriers – Black Real Estate Agents Succeeding in the Industry

    Breaking Barriers – Black Real Estate Agents Succeeding in the Industry

    • calendar_month Minggu, 3 Nov 2024
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Breaking Barriers: Black Real Estate Agents Thriving in the Industry Black Real Estate Agents’ Challenges SelanjutnyaDinamika Pengembangan Kawasan Industri di Nagasari Serang Baru Kabupaten BekasiDiscrimination based on race SelanjutnyaPolemik Pembebasan Lahan Industri Nagasari Bupati Bekasi Minta Akses Jalan dan Listrik Warga Dipulihkan Pengembang Bersedia dengan SyaratHistorical discrimination of black real estate agents began in the […]

expand_less