Gudang Mutiara Jaya Plastik Diduga Langgar Zonasi dan Pekerjakan Anak di Bawah Umur, LSM GANAS Desak Disnaker Segera Sidak
- account_circle Suryo
- calendar_month 2 menit yang lalu
- print Cetak

Keterangan foto : Gudang Mutiara Jaya Plastik Diduga Langgar Zonasi dan Pekerjakan Anak di Bawah Umur, LSM GANAS Desak Disnaker Segera Sidak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Gudang Mutiara Jaya Plastik Diduga Langgar Zonasi dan Pekerjakan Anak di Bawah Umur, LSM GANAS Desak Disnaker Segera Sidak
BEKASI – TEMPORATUR.COM
Aktivitas Gudang Mutiara Jaya Plastik yang bergerak di bidang pengolahan atau crushing biji plastik menjadi sorotan. Gudang tersebut diduga menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan zonasi wilayah serta diduga mempekerjakan anak di bawah umur.
Dugaan tersebut mendapat perhatian dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GANAS. Lembaga tersebut mendesak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) bersama instansi terkait agar segera turun ke lapangan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan kebenaran informasi tersebut.
Ketua Umum LSM GANAS Brian Shakti menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, maka persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Selain menyangkut kepatuhan terhadap peraturan tata ruang dan perizinan usaha, dugaan adanya pekerja anak juga merupakan persoalan serius yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak.
Aktivitas pengolahan plastik melalui proses crushing atau pencacahan plastik berpotensi menimbulkan risiko keselamatan dan kesehatan kerja apabila tidak dilengkapi standar operasional serta perlindungan pekerja yang memadai.
Terlebih apabila benar terdapat anak di bawah umur yang dilibatkan dalam aktivitas tersebut, pemerintah harus segera memastikan kondisi dan keselamatan anak yang bersangkutan.
LSM GANAS Minta Disnaker Tidak Tutup Mata
LSM GANAS Brian Shakti mendesak Disnaker agar tidak menunggu persoalan ini menjadi perhatian publik yang lebih luas. Pemeriksaan langsung dinilai penting untuk memastikan siapa saja yang bekerja di lokasi tersebut, usia para pekerja, jenis pekerjaan yang dilakukan, serta apakah perusahaan telah memenuhi ketentuan ketenagakerjaan.
Selain Disnaker, instansi pemerintah daerah yang membidangi tata ruang, perizinan, lingkungan hidup, dan perlindungan anak juga diminta melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
Menurut LSM GANAS, apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah harus mengambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dugaan Pelanggaran Zonasi Perlu Diperiksa
Selain persoalan ketenagakerjaan, dugaan ketidaksesuaian aktivitas Gudang Mutiara Jaya Plastik dengan peruntukan zonasi wilayah juga perlu mendapat perhatian serius.
Pemerintah daerah diminta memeriksa kesesuaian lokasi usaha dengan rencana tata ruang, perizinan berusaha, serta dokumen persetujuan lingkungan yang dipersyaratkan.
Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan pengolahan atau pencacahan plastik di lokasi itu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai kegiatan usaha berjalan tanpa pengawasan yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan persoalan bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar.
Perlindungan Anak Harus Menjadi Prioritas
Dugaan keterlibatan anak di bawah umur dalam aktivitas pekerjaan menjadi persoalan yang harus ditangani secara serius.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, mengatur ketentuan mengenai pekerja anak. Pada prinsipnya, anak dilarang dipekerjakan, dengan pengecualian terbatas yang diatur secara khusus oleh undang-undang.
Apabila terdapat anak yang dipekerjakan pada pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak, hal tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Karena itu, Disnaker bersama instansi perlindungan anak diharapkan dapat melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memastikan tidak ada anak yang menjadi korban eksploitasi tenaga kerja.
Desakan Pemeriksaan Terbuka dan Transparan
LSM GANAS berharap pemerintah daerah segera merespons dugaan tersebut melalui pemeriksaan lapangan secara profesional, objektif, dan transparan.
Hasil pemeriksaan juga diharapkan dapat disampaikan kepada publik agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai legalitas kegiatan usaha, kepatuhan terhadap aturan zonasi, serta kondisi ketenagakerjaan di Gudang Mutiara Jaya Plastik.
Hingga berita ini disusun, dugaan pelanggaran zonasi dan dugaan mempekerjakan anak di bawah umur tersebut masih memerlukan verifikasi langsung dari instansi berwenang.
Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak pengelola Gudang Mutiara Jaya Plastik maupun instansi terkait demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.
Publik kini menunggu langkah konkret Disnaker dan pemerintah daerah. Jangan sampai dugaan pelanggaran terhadap aturan tata ruang dan hak-hak anak dibiarkan tanpa pemeriksaan. Pengawasan harus berjalan, hukum harus ditegakkan, dan perlindungan anak harus menjadi prioritas.
(SUR)
- Penulis: Suryo
- Editor: Redaksi
- Sumber: https://temporatur.com/

Saat ini belum ada komentar