Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Melalui Kementerian LH, Indonesia dan Singapura Sepakati Perjanjian Perlindungan Lingkungan Hidup

Melalui Kementerian LH, Indonesia dan Singapura Sepakati Perjanjian Perlindungan Lingkungan Hidup

  • account_circle Admin Jakarta
  • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.


JAKARTA, Temporatur.com

Krisis iklim dan ancaman polusi bukan lagi masalah yang bisa diselesaikan sendirian oleh satu negara. Menyadari urgensi tersebut, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura resmi menyatukan kekuatan.

Melalui kesepakatan strategis yang ditandatangani di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Jakarta, kedua belah pihak sepakat membangun kerja sama bilateral komprehensif guna menjawab tantangan lingkungan hidup sekaligus mempercepat transisi menuju ekonomi hijau di kawasan Asia Tenggara, Senin (29/06/26).

Kesepakatan bersejarah ini dipimpin langsung oleh Menteri LH/Kepala BPLH Republik Indonesia, Moh Jumhur Hidayat, bersama Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Republik Singapura, Grace Fu. Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi tonggak baru kemitraan yang menempatkan ketahanan ekologi sebagai prioritas utama pembangunan masa depan.

Menteri Jumhur menegaskan komitmen kuat Indonesia untuk terus membangun kolaborasi regional di tengah dinamika krisis bumi yang semakin kompleks.

“Hari ini kita melakukan MoU dengan Pemerintah Singapura yang tentunya akan ditindaklanjuti dengan kerja sama-kerja sama yang lebih operasional. Jadi, MoU ini merupakan payung kerja sama, dan nantinya akan ada banyak kegiatan yang dikerjakan bersama, misalnya terkait perubahan iklim, pengelolaan limbah, pencemaran udara, termasuk bagaimana menghadapi fenomena El Niño yang diperkirakan akan berlangsung lebih panjang,” ujar Menteri Jumhur.

Menegaskan semangat kemitraan tersebut, Menteri Grace Fu, menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia dan Singapura memiliki peluang besar untuk memperluas kolaborasi dalam menjawab berbagai tantangan lingkungan hidup di kawasan.

“Ada banyak bidang di sektor lingkungan hidup yang dapat kita kolaborasikan dengan Indonesia, seperti ekonomi sirkular, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan, pengendalian polusi lintas batas, dan perubahan iklim. Saya berharap penandatanganan MoU ini menjadi awal dari banyak dialog dan kerja sama, baik di tingkat pemerintah maupun sektor swasta, sehingga kedua negara dapat berfokus pada implementasi serta bidang-bidang kerja sama yang konkret,” tutur Menteri Grace Fu.

Aksi Nyata KLH/BPLH di Berbagai Sektor Krusial

Sebagai ujung tombak pengelolaan lingkungan nasional, KLH/BPLH memastikan kerja sama ini tidak berhenti pada dokumen di atas meja. Terdapat serangkaian aksi nyata yang akan segera dieksekusi oleh kedua negara.

Ruang lingkup kolaborasi ini mencakup isu-isu vital, mulai dari percepatan ekonomi sirkular, pengelolaan limbah modern, pemeliharaan kualitas air dan udara, hingga pengendalian polusi lintas batas. Selain itu, KLH/BPLH juga akan fokus pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar lebih siap mengawal era baru ekonomi rendah karbon.

Untuk merealisasikan visi tersebut, Indonesia dan Singapura akan rutin menggelar pertukaran tenaga teknis, meluncurkan penelitian bersama, dan membangun proyek-proyek percontohan ramah lingkungan dan keberlanjutan. Kemudahan transfer teknologi antar-kedua negara juga akan dijamin untuk mempercepat inovasi pengelolaan lingkungan.

Peta Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan Penguatan langkah strategis yang diambil Indonesia bersama Singapura ini merupakan bagian dari komitmen nyata untuk menyukseskan Persetujuan Paris dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Bagi Indonesia, inisiatif yang digawangi oleh KLH/BPLH ini sangat krusial dan sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pembangunan ketahanan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan kini menjadi pilar tak terpisahkan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Sebagai langkah tindak lanjut, kedua pemerintahan telah sepakat untuk merutinkan dialog kebijakan tingkat menteri dan membentuk kelompok kerja khusus berisi pejabat senior. Satuan tugas ini akan terus memantau pelaksanaan program, mengevaluasi capaian, serta merumuskan peluang kolaborasi baru.

Dengan bersatunya dua kekuatan Asia Tenggara ini, publik kini dapat menaruh harapan pada masa depan kawasan yang jauh lebih tangguh, bersih, dan berkelanjutan secara ekologis.

(Rizky Tile)

  • Penulis: Admin Jakarta

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PULANG KARNA PEDULI, MAJU KARENA PENGABDIAN

    • calendar_month Senin, 23 Okt 2023
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    PALI – Sumatera Selatan Temporatur.com Kamu membanggakan apa? Status, Pendidikan, harta kekayaan, tahta jabatan, kewalian , nama besar. Penghormatan orang lain? Apa benar meraka menghargai mu, menganggap mu penting, menganggap mu besar ? Jadi tidak ada atribut, tidak ada gelar, tidak ada nama, tidak ada kebesaran, tidak ada kebanggaan. Kalau sama orang lain ya manusia […]

  • APBD Kabupaten Bekasi Setiap Tahun Membengkak Buat Belanja Pegawai

    • calendar_month Sabtu, 18 Feb 2023
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    *APBD Kabupaten Bekasi setiap tahun Membengkak Buat Belanja Pegawai*

    Bekasi-MHB
    Kabupaten Bekasi merupakan Kabupaten yang masuk kedalam kategori Kabupaten yang memiliki APBD terbesar di Provinsi Jawa barat yang mencapai kisaran 7 Trilyun setiap tahunnya.

    Sehingga anggaran biaya belanja pegawainya mencapai angka pantastik dengan 2 Trilyun pertahun nya dan menjadi sorotan para pemerhati publik dan lembaga sosial kontrol tak terkecuali LSM Sniper Indonesia.

    Pemerhati kebijakan publik dan Ketua Umum Sniper Indonesia, Gunawan mengatakan terkait dengan keterangan Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan ke media beberapa waktu lau bahwa, “hampir satu per tiga atau sekitar Rp 2 triliun dari total APBD sebesar Rp 6,6 triliun dialokasikan untuk membayar gaji ASN maupun Non ASN sampai operasional di lingkungan Pemkab Bekasi.”

    “Pegawai kita itu hampir 15 ribu ASN-nya, 15 ribu juga Non PNS-nya. Kebanyakan guru. Itu ada gajinya, ada tunjangannya, dan lainnya. Termasuk operasional dan sebagainya. Angka itu (Rp 2 triliun) tidak bisa diotak-atik.”

    Atas hal itu, Gunawan menyampaikan bahwa perlunya pengkajian mengenai berapa jumlah pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) betul-betul dibutuhkan dan berapa jumlah belanja pegawai yang diperlukan di pemerintahan Kabupaten Bekasi (Realnya) agar tercipta Efesiansi anggaran.

    Menurutnya, “jika satu per tiga atau sekitar Rp 2 triliun dari total APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 6,6 triliun dialokasikan untuk membayar gaji ASN maupun Non ASN sampai operasional di lingkungan Pemkab Bekasi. Sementara biaya belanja infrastruktur hanya 2 trilyun dan itupun dibagikan kepada 32 SKPD. Coba bayangkan alokasi anggaran pembangunan masih minim karena habis terkuras oleh anggaran belanja pegawai.

    “Kalau terus-terusan APBD Kabupaten Bekasi setiap tahunnya terkuras habis karena biaya belanja pegawai membengkak, lalu bagaimana untuk anggaran membangun infrastruktur gedung pendidikan dan kesehatan, jembatan maupun jalan? Sebab majunya suatu daerah karena terbangunnya akses pelayanan publik yang baik seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan tranportasi (jalan dan jembatan). Kesemuanya itu adalah berperan penting terbangunnya masyarakat sejahtera.”

    “Pemkab Bekasi harus berani melakukan efesiensi anggaran dibelanja pegawai atau melakukan inopasi-inopasi mencari potensi potensi pendapatan daerah, baik dari retribusi ataupun pajak daerah,” pungkas Gunawan.

  • LBH Rakyat Bersama SPHP Dampingi Warga: Desak Pemda Donggala Nonaktifkan Kades Loli Oge

    • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
    • account_circle Suryo Sudharmo
    • 0Komentar

    Keterangan: Suasana kala aksi unras warga di dampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Rakyat (LBH Rakyat) bersama Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP) digelar di Kantor Inspektorat Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, Senin (9/2/2026). [dok:ist] SULAWESI TENGAH (09/02) – Lembaga Bantuan Hukum Rakyat (LBH Rakyat) bersama Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP) menggelar aksi unjuk rasa bersama Aliansi Masyarakat […]

  • Klaripikasi Vidio Dugaan Pungli Pasar Cikarang Yang Beredar Di Media Social.

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle Suryo Sudharmo
    • 0Komentar

    Cikarang Utara – Temporatur.com ‎Beredarnya video dugaan aksi pungutan liar (pungli) di pasar tumpah memicu perhatian publik di media sosial. Menanggapi hal tersebut, pihak yang dikaitkan dalam video memberikan klarifikasi dan membantah adanya praktik pungli sebagaimana yang dituduhkan. ‎‎Sebuah video yang beredar luas di media sosial menampilkan dugaan aksi pungutan liar terhadap pedagang di pasar […]

  • Pemkab Bekasi Prioritaskan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kualitas Tenaga Pendidik

    • calendar_month Selasa, 2 Mei 2023
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Pemkab Bekasi Prioritaskan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kualitas Tenaga Pendidik

  • Ayah Taruna Akmil Bantah Anaknya Terlibat Kasus Penganiayaan

    Ayah Taruna Akmil Bantah Anaknya Terlibat Kasus Penganiayaan

    • calendar_month Kamis, 16 Mar 2023
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Ayah Taruna Akmil Bantah Anaknya Terlibat Kasus Penganiayaan

expand_less