Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto mulai menuai kritik tajam. Alih-alih memberikan gizi tinggi bagi anak didik, program yang didanai dari pajak rakyat ini diduga kuat menjadi celah bagi pengelola dapur untuk meraup keuntungan besar dengan menyajikan menu yang jauh dari standar layak.
Pantauan media dan laporan masyarakat mengungkap fakta miris di lapangan. Di SD Negeri 04 Telaga Pesona, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, para siswa hanya menerima menu berupa roti, kacang, dan telur. Setali tiga uang, di SD Negeri Kutawaluya, Karawang, menu yang diberikan hanya pisang, kacang, telur, dan keripik. Mirisnya, nilai paket makanan tersebut ditaksir hanya berkisar Rp 8.000 per porsi.
Menanggapi fenomena ini, Julham Harahap, SE, Pimpinan Media Online radarberitanasional.com, menyatakan bahwa ketidaksesuaian menu ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari pemerintah pusat, daerah, maupun DPR.
“Ada dugaan kuat pengelola dapur MBG sengaja mencari keuntungan besar dengan ‘merampok’ uang rakyat melalui program ini. Menu yang disajikan sama sekali tidak mencerminkan standar gizi yang seharusnya,” tegas Julham dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).
Julham mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi struktur pengawasan program ini. Selama ini, Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan di daerah seolah terpinggirkan dalam rantai pengawasan.
“Pemerintah dan DPR harus melibatkan Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, hingga para guru di sekolah. Guru adalah garda terdepan yang melihat langsung apa yang dimakan muridnya.
Jika menu tidak sesuai standar gizi, guru harus punya wewenang untuk menolak dan mengembalikannya ke dapur MBG,” cetus Julham.
Ia menambahkan bahwa pengawasan ketat dari pihak sekolah sebelum makanan dibagikan kepada siswa adalah harga mati. Hal ini penting agar anggaran APBN yang dialokasikan tidak menguap ke kantong-kantong oknum nakal, sementara anak didik tetap kekurangan gizi.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas pemerintah dan DPR untuk mengkaji ulang mekanisme program MBG. Jangan sampai program mulia Presiden Prabowo Subianto ini justru menjadi bancakan korupsi di tingkat bawah yang mengorbankan masa depan generasi bangsa.
(Red)
