Dugaan Mark-Up Siswa di SMK Al-Marzuqi Memanas, Aktivis Pertanyakan Tanggung Jawab Cabdin Sumenep
Polemik mengenai dugaan penggelembungan (mark-up) data siswa di SMK Al-Marzuqi, Kabupaten Sumenep, terus bergulir. Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Wilayah Sumenep, Rusliy S.Pd, M.Pd, kini berada di bawah tekanan para aktivis dan pegiat sosial yang menuntut transparansi serta akuntabilitas atas penggunaan anggaran negara.
Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan awak media berulang kali mendatangi Kantor Cabdin Sumenep guna memastikan keabsahan jumlah siswa di sekolah tersebut.
Meski pihak Cabdin menyatakan bahwa berdasarkan data yang mereka terima siswa berjumlah 69 orang, namun klaim tersebut diragukan karena dianggap hanya berdasarkan laporan di atas kertas, bukan fakta lapangan.
Sidak Kacabdin Dianggap Formalitas
Kunjungan Kacabdin ke SMK Al-Marzuqi beberapa waktu lalu dinilai tidak membuahkan hasil yang valid. Pihak kontrol sosial menuding kunjungan tersebut hanya sebatas klarifikasi administratif mengenai data dan keberadaan Kepala Sekolah, tanpa melakukan verifikasi faktual terhadap jumlah siswa saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung.
“Perlu diadakan sidak mendadak saat jam sekolah aktif. Jika hanya melihat data tanpa mencocokkan dengan fisik siswa di kelas, maka polemik ini tidak akan pernah selesai dan potensi kerugian negara akan terus terjadi,” ujar salah satu pegiat sosial di lokasi.
Bungkamnya Kasi SMK dan Sorotan Terhadap Dana BOS/BPOPP
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Seksi (Kasi) SMK Cabdin Sumenep, Bahri, enggan memberikan komentar. Konfirmasi yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp terkait simpang siurnya data Dapodik di SMK Al-Marzuqi tidak mendapatkan jawaban.
Sikap bungkam otoritas terkait memicu reaksi keras dari Moh. Ali, seorang aktivis yang vokal menyoroti pendidikan. Ia berjanji akan terus mengusut persoalan “sekolah nakal” yang diduga sengaja melakukan manipulasi data demi memperkaya diri melalui alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
“Kami akan terus menyoal lembaga yang melakukan mark-up data siswa. Ini potensi kerugian negara. Banyak SMK swasta berizin tapi tidak memiliki siswa yang jelas, namun tetap tercatat sebagai penerima bantuan,” tegas Moh. Ali dengan nada geram.
Klarifikasi Mantan Kepala Sekolah
Di sisi lain, mantan Kepala Sekolah SMK Al-Marzuqi, Irwan, memberikan penjelasan mengenai angka yang menjadi perdebatan. Menurutnya, saat ia menjabat, jumlah siswa memang tercatat 69 orang, bukan 96 orang sebagaimana isu yang sempat beredar.
“Sewaktu saya menjabat, data Dapodik memang 69 siswa. Jika ada informasi 96, itu salah. Namun karena saya sudah dimutasi, saya tidak tahu lagi perkembangan pastinya, apakah bertambah atau berkurang,” ungkap Irwan.
Kini publik menunggu langkah tegas dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui Cabdin Sumenep untuk membuka tabir kebenaran di SMK Al-Marzuqi.
Siapakah yang harus bertanggung jawab atas dugaan manipulasi ini? Apakah pihak sekolah, pengawas, ataukah ada pembiaran dari oknum di internal Cabdin sendiri.
Laporan: Faisol
