Sejarah, – Temporatur.com || Bangsa Indonesia kehilangan sosok Ir. H. Djuanda pada tahun 1963. Betapa tidak, Sebelum 1969, Indonesia sangat bergantung dengan eskpor karet, kayu bulat, migas, dll untuk sumber uang. Tanpa ekspor cash crop, Indonesia tidak punya uang untuk:
– mengimpor beras
– menggaji PNS
– menggaji tentara.
Impor beras sendiri sangat perlu mengingat kemampuan produksi beras Indonesia saat itu sangat kecil dan menyedihkan. Kita terlalu memprioritaskan cash crop. Ini memang by design oleh Belanda. Ekonomi kolonial memprioritaskan profit. Menurut Belanda, kalau rakyat Indonesia mati kelaparan, ya mati aja.
Pasca kemerdekaan, Indonesia masih sangat miskin dan tertinggal. Kita tidak punya cukup akuntan, manajer, teknik perhutanan, teknik pertanian, dll untuk menjalankan perkebunan ekspor ataupun mengubah model ekonomi kolonial ini. Akibatnya, kita terpaksa membiarkan Belanda tetap menguasai dan menjalankan kebun-kebun yang mendominasi ekonomi Indonesia itu. Selama itu, kita harus berusaha membangun sekolah, cadangan modal, dll, sampai kita siap.
Rezim demokrasi liberal yang ditugaskan untuk melakukan ini gagal total. Indonesia malah hampir roboh dalam pemberontakan PRRI/Permesta, yang berbarengan dengan jatuhnya harga ekspor cash crop dan munculnya gelombang kebencian anti-Belanda yang semakin ekstrem. Semua ini bermuara pada Nasionalisasi Perusahaan Asing akhir 1950an. Canon event.
Nasionalisasi hanya dogma, dilakukan secara acak-acakan. PRRI/Permesta, gerakan aksi massa komunis, dan Angkatan Darat asyik berlomba-lomba menduduki kebun, gudang, dan kantor. Mandor-mandor Belanda diusir. Yang berhasil menang besar di sini adalah Angkatan Darat. Apakah dari ketiga itu ada yang bisa menjalankan kebun dan operasi ekspor impornya? Jelas tidak, gumamku.

Penanaman dilakukan asal-asalan. Pemanenan dilakukan asal-asalan. Keuangan dilakukan asal-asalan. Inventarisasi gudang dilakukan asal-asalan. Operasi ekspor dilakukan asal-asalan. Hasil panennya hilang. Uangnya hilang. Kas perusahaannya nya hilang. Aset perusahaannya hilang. Pagar di sekeliling perusahaannya hilang. Manajemen ekonomi paling kacau, hancur, menyedihkan, dan penuh wabah perampokan dan pemalakan terjadi di Jawa Tengah di bawah Pangdam IV/Diponegoro, Kolonel Soeharto.
Diketahui, Kolonel Soeharto malah tertangkap basah sedang asyik menggelapkan hasil panen perkebunan tebu. Ia memakai truk-truk tentara untuk menyelundupkannya, agar orang takut dan tidak bertanya macam-macam. Tentu saja, produktivitas ekonomi Jawa Tengah semakin anjlok. Kemiskinan meluas. Kemudian Indonesia semakin tidak punya uang untuk mengimpor beras, menggaji PNS, atau menggaji tentara.
“Orang utama yang disuruh untuk mengcarry dan membereskan segala kekacauan dan krisis ini adalah birokrat Djuanda Kartawidjaja,”jelas Bung Karno.
“Apa itu “inventarisasi gudang?” Apakah ada ilmunya, yang harus dipelajari di luar negeri? Itu urusan Djuanda, “ujar Bung Karno.
“Dari mana uangnya?” Urusan Djuanda, sambungnya.
Tanpa pikir panjang Bung Karno kemudian berubah pikiran dan menunjuk dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri, untuk alasan aura farming. Tetapi tupoksinya tetap dikerjakan Djuanda, yang sekarang menjadi “Menteri Utama”. Soekarno sendiri kembali sibuk berpesta hedon di 6 istana.
Di tengah krisis pengelolaan ekonomi dan keuangan yang semakin pelik ini, Djuanda malah ditimpa beban ekstrem baru: Soekarno minta pinjam uang sebanyak-banyaknya untuk invasi Papua Barat. Setelah itu, Soekarno datang lagi dan minta pinjam uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai berbagai Proyek Mercusuar yang borosnya ternyata sangat mengagetkan.
Setelah itu, Soekarno datang lagi dan minta pinjam uang sebanyak-banyaknya untuk berperang melawan Malaysia dan Inggris. Kegilaan yang terakhir ini menyebabkan Indonesia sangat terisolasi di dunia. Akibatnya, Indonesia semakin kesulitan untuk… mengekspor cash crop.
Kalau Indonesia kesulitan mengekspor cash crop, kesulitan berdagang, dan belum punya Dirjen Pajak yang bagus, uang APBN datang dari mana? Pertanyaan bagus.
Djuanda berkerja sangat keras untuk memenuhi tuntutan bosnya yang sangat tidak masuk akal itu. Manajemen berusaha ia tata. Birokrasi keuangan berusaha ia tata. Ekspor dan impor berusaha ia tata. BUMN berusaha ia tata, yang sangat sulit mengingat berapa berbelitnya permainan orang yang setipe Kolonel Soeharto di situ.
Djuanda terus bekerja dengan sangat keras sampai ia terkena serangan jantung lalu meninggal di usia 55, masih muda. Setelah Djuanda meninggal, posisinya malah tidak diganti dan dibiarkan kosong.
Pemerintahan negara Indonesia pun dibiarkan liar seperti ayam tanpa kepala. Para menteri yang kebingungan pun mulai mengambil jalan pintas sederhana untuk membiayai halusinasi gila Soekarno, yaitu memprint uang.
Dihadapkan pada kritik karena hiperinflasi yang semakin ekstrem hingga orang mulai bunuh diri karena seluruh tabungannya lenyap, Soekarno menjawab: “Bangsa yang besar harus terbiasa dengan angka-angka yang besar.”
Untungnya, perjuangan berat Djuanda selama 6 tahun menjabat itu tidak sia-sia. Orang, sistem, ilmu, talenta Indonesia yang ditemukan, dipasang, dan diberdayakan Djuanda dan timnya tidak akan bisa hilang begitu saja oleh kegilaan seorang chuunibyou lulusan ITB yang sangat gembira ketika pertama kali pergi ke Jepang.
Setelah Orde Baru berkuasa, apa yang Djuanda bangun kemudian diteruskan oleh Hamengkubuwana IX selalu Menteri Ekonomi, bersama timnya. HB IX tidak mulai dari nol. Ada Djuanda yang sudah membangun fondasinya dengan literally mengorbankan nyawanya sendiri.















