Menkeu Purbaya Bongkar Kejanggalan Anggaran Daerah: Selisih Rp18 Triliun, SILPA Capai Rp100 Triliun

Menkeu Purbaya Bongkar Kejanggalan Anggaran Daerah: Selisih Rp18 Triliun, SILPA Capai Rp100 Triliun

Jakarta – Temporatur.com

SelanjutnyaPerjuangan Nurhayati Berbuah Harapan, PT Bumiayu Akan Upayakan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali mengungkap kejanggalan besar dalam pengelolaan anggaran daerah. Dalam pernyataan terbarunya, ia menyoroti perbedaan signifikan antara data simpanan pemerintah daerah (pemda) yang tercatat di Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut data yang diungkapkan Purbaya, Bank Indonesia mencatat simpanan pemerintah daerah per akhir periode tertentu mencapai Rp233 triliun. Namun, data dari Kemendagri hanya menunjukkan Rp215 triliun. Artinya, ada selisih sebesar Rp18 triliun yang belum jelas keberadaannya.

SelanjutnyaAktivis JMPD Deden Guntara Desak DSDABMBK Turun Langsung Awasi Proyek Rekonstruksi Jalan Cipayung–Pasir Tanjung

“Ini bukan jumlah kecil. Kita bicara selisih Rp18 triliun antara dua lembaga negara. Pertanyaannya: ke mana uang ini sebenarnya?” tegas Purbaya dalam sebuah forum diskusi kebijakan fiskal di Jakarta.

Tak hanya itu, Purbaya juga menyoroti fenomena rutin yang terus terjadi setiap tahun, yakni Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang jumlahnya masih sangat besar. Tercatat, rata-rata SILPA daerah tiap tahun mencapai sekitar Rp100 triliun.

SelanjutnyaSARANG TAWON VESPA KEMBALI DITEMUKAN DI KAMPUNG GANDU, WARGA MINTA PETUGAS SEGERA BERTINDAK

Menurutnya, angka SILPA yang tinggi menjadi indikator belum optimalnya perencanaan dan penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah. Padahal, dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga program kesejahteraan masyarakat.

“Kalau SILPA tiap tahun terus tinggi, itu artinya uang yang sudah ditransfer ke daerah tidak dipakai secara maksimal. Ini inefisiensi yang perlu dibenahi segera,” tambahnya.

Purbaya menegaskan perlunya transparansi dan integrasi sistem keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ia juga mendorong adanya audit menyeluruh terhadap perbedaan data yang terjadi agar tidak membuka celah penyalahgunaan anggaran.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kemendagri terkait perbedaan data yang disampaikan oleh Menkeu Purbaya.

(Red)