Breaking News
light_mode
Beranda » Kabar Desa » Ada Apa dengan Pemdes Hegarmanah? Ketua BPD Mengaku Tak Dilibatkan, Surat Resmi Tak Mendapat Jawaban

Ada Apa dengan Pemdes Hegarmanah? Ketua BPD Mengaku Tak Dilibatkan, Surat Resmi Tak Mendapat Jawaban

  • account_circle De
  • calendar_month 2 menit yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ada Apa dengan Pemdes Hegarmanah? Ketua BPD Mengaku Tak Dilibatkan, Surat Resmi Tak Mendapat Jawaban

BEKASI – TEMPORATUR. COM

Polemik penjaringan dan seleksi calon perangkat Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, semakin menjadi sorotan. Kali ini, persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari internal pemerintahan desa. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Hegarmanah, Ahmad Alamsyah, secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap pola komunikasi Pemerintah Desa Hegarmanah.

Saat dikonfirmasi awak media, Ahmad Alamsyah mengaku bahwa pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan penjaringan perangkat desa. Bahkan, sejumlah surat yang telah dilayangkan BPD kepada pemerintah desa disebut tidak pernah mendapatkan jawaban secara tertulis.

Tak hanya itu, ia juga menyayangkan tidak adanya komunikasi maupun ajakan berdiskusi dari pemerintah desa, padahal BPD merupakan lembaga desa yang memiliki kedudukan dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Kami selama ini sudah beberapa kali bersurat, tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban. Bahkan, untuk berdiskusi pun kami tidak pernah diajak. Padahal, BPD ini merupakan mitra pemerintah desa,” ungkap Ahmad Alamsyah saat dikonfirmasi awak media.

Menurutnya, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD semestinya tetap terjalin, terlebih menyangkut persoalan strategis seperti penjaringan dan pengisian perangkat desa yang kini menjadi perhatian masyarakat.

Kondisi tersebut pun memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana keterbukaan Pemerintah Desa Hegarmanah dalam menjalankan proses penjaringan perangkat desa. Sebab, transparansi dan koordinasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Belum Ada Rekomendasi Camat, Penjaringan Kian Disorot

Sebelumnya, persoalan penjaringan perangkat Desa Hegarmanah juga mendapat sorotan setelah Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) Kecamatan Cikarang Timur, Charles Mardianus, menyampaikan bahwa Pemerintah Desa Hegarmanah belum mengajukan rekomendasi camat terkait proses pengisian perangkat desa.

Keterangan tersebut semakin menambah perhatian publik terhadap tahapan penjaringan perangkat desa di Hegarmanah, khususnya mengenai kelengkapan administrasi, koordinasi antarlembaga, serta mekanisme yang harus ditempuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Munculnya pernyataan Ketua BPD yang mengaku tidak dilibatkan, ditambah belum adanya rekomendasi camat sebagaimana disampaikan pihak kecamatan, tentu menjadi persoalan yang patut mendapatkan penjelasan secara terbuka dari pemerintah desa.

Ahmad Alamsyah berharap Pemerintah Desa Hegarmanah dapat mengedepankan keterbukaan serta membangun komunikasi yang baik dengan BPD. Menurutnya, setiap proses pemerintahan desa, terlebih yang berkaitan dengan pengisian jabatan perangkat desa, harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku.

Kepala Desa Belum Berikan Klarifikasi

Sementara itu, awak media telah melakukan upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Hegarmanah, Mamad Rifai, S.Ag., guna memperoleh penjelasan terkait pernyataan Ketua BPD, termasuk alasan belum adanya jawaban tertulis atas surat-surat BPD serta mekanisme koordinasi dalam proses penjaringan perangkat desa.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan jawaban maupun tanggapan atas konfirmasi yang telah disampaikan.

Publik kini menanti penjelasan dari Pemerintah Desa Hegarmanah. Sebab, persoalan ini bukan hanya menyangkut komunikasi antara kepala desa dan BPD, tetapi juga menyangkut keterbukaan dalam proses pemerintahan desa yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Awak media tetap membuka ruang bagi Kepala Desa Hegarmanah maupun Pemerintah Desa Hegarmanah untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab demi menjaga keberimbangan pemberitaan.

(DG)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menerapkan AI dalam Data Kompleks pada Graph Machine Learning

    • calendar_month Selasa, 13 Mei 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Menerapkan AI dalam Data Kompleks pada Graph Machine Learning

  • Dalam Rangka Penetapan RKPDes Tahun 2025, Pemdes Sungai Langan Gelar Musrenbangdes

    • calendar_month Jumat, 6 Des 2024
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Dalam Rangka Penetapan RKPDes Tahun 2025, Pemdes Sungai Langan Gelar Musrenbangdes

  • Keterangan foto : Lima Laptop Aset Desa Sukamakmur Dipertanyakan, Sekdes Bungkam? 

    Lima Laptop Aset Desa Sukamakmur Dipertanyakan, Sekdes Bungkam? 

    • calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
    • account_circle By
    • 0Komentar

    Lima Laptop Aset Desa Sukamakmur Dipertanyakan, Sekdes Bungkam?  BEKASI — TEMPORATUR.COM SelanjutnyaPembangunan Jalan Pagaran Lambung Terus Dipercepat, Perkuat Konektivitas Antar DesaTransisi pemerintahan Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, pasca-Pilkades 2026 menjadi sorotan. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukamakmur, Munan Suherlan, mengungkap dua persoalan yang membutuhkan penjelasan dan pemeriksaan, yakni dugaan keterlibatan sejumlah perangkat desa dalam […]

  • Jaksa Agung ST Burhanuddin Menjadi Pembicara Focus Group Discussion (FGD)

    • calendar_month Selasa, 28 Nov 2023
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

      Jakarta – Temporatur.com SelanjutnyaPembangunan Jalan Pagaran Lambung Terus Dipercepat, Perkuat Konektivitas Antar DesaJaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan bahwa penerapan unsur perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi merupakan langkah progresif dalam penegakan hukum. Dalam sebuah acara Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dengan tema “Optimalisasi Pidana Tambahan […]

  • Kloter Pertama WNI Dievakuasi dari Iran Tiba di Jakarta, Pemerintah Terus Pantau Situasi

    • calendar_month Jumat, 27 Jun 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Kloter pertama yang terdiri dari 11 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Iran tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa sore (24/06). Mereka tiba dengan penerbangan komersial melalui Istanbul, setelah sebelumnya dievakuasi oleh Pemerintah Indonesia melalui jalur Tehran-Baku, Azerbaijan, bersama 86 orang lainnya pada 21 Juni 2025.

  • 309 Tenaga Kerja Pasokan Kemenperin Diserap Industri TPT

    • calendar_month Minggu, 26 Nov 2023
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Bandung – Temporatur.com SelanjutnyaPembangunan Jalan Pagaran Lambung Terus Dipercepat, Perkuat Konektivitas Antar DesaKementerian Perindustrian menyadari pentingnya peran sumber daya manusia (SDM) dalam mewujudkan industri yang tangguh dan berdaya saing global, tak terkecuali pada kelompok industri yang bersifat padat karya. Sebagai contoh, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang juga termasuk padat karya, membutuhkan tenaga kerja […]

expand_less