Warga Bekasi Sindir Pemerintah dengan Patungan Rp10 Ribu: Pusat Abai, Pemkab Lemah
Temporatur.com,| Bekasi
Aksi patungan Rp10 ribu oleh warga Kabupaten Bekasi menjadi sindiran pedas terhadap pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten (Pemkab) terkait pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD). Aksi ini merupakan bentuk protes atas pemangkasan TKD oleh pemerintah pusat dan dinilai sebagai cerminan lemahnya Pemkab dalam memperjuangkan hak fiskal daerah.
Aktivis Mahamuda, Jaelani Nurseha, menyatakan bahwa pemangkasan TKD menunjukkan sikap abai pemerintah pusat terhadap masyarakat Bekasi. “Bekasi menyetor pajak triliunan ke pusat, tapi TKD yang hanya Rp3,7 triliun justru dipotong. Bagaimana Pemkab bisa mengurus lebih dari 3 juta warganya?” ujarnya.
Jaelani juga mengkritik ketidakmampuan Pemkab dalam melobi pemerintah pusat terkait masalah ini. “Pemkab hanya diam, tidak ada upaya serius. Rakyat akhirnya turun tangan dengan cara satir,” tegasnya.
Dalam RAPBN 2026, TKD nasional dipangkas 24,8 persen. Kabupaten Bekasi diperkirakan kehilangan alokasi sekitar Rp1,5 triliun, padahal TKD menyumbang hampir 45 persen dari APBD 2025.
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menyatakan pihaknya menyiapkan langkah strategis, termasuk menggali sumber pendapatan lokal baru seperti retribusi limbah industri logam.
Mahamuda tetap mendesak Pemkab untuk lebih tegas memperjuangkan kepentingan rakyat Bekasi di hadapan pemerintah pusat. “Kalau terus dibiarkan, rakyat yang akan menjadi korban,” pungkas Jaelani.
