Warga Disuruh Pilah Sampah Demi Lingkungan, Oknum Sudin LH Jakarta Barat Malah Jual Aset Negara Truk Pengangkut Sampah

JAKARTA, TEMPORATUR.COM
Di saat pemerintah gencar mengajak masyarakat berpartisipasi memilah dan mengelola sampah demi lingkungan yang lebih bersih, justru di balik tembok instansi terjadi kejahatan yang mencengangkan. Aset vital berupa truk pengangkut sampah milik Pemprov DKI Jakarta diduga dijual habis oleh oknum Aparatur Sipil Negara di Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat.

Oknum berinisial AM atau dikenal SDL, yang menjabat sebagai Pengadaan Barang, diduga tidak bekerja sendirian. Pola yang terungkap menunjukkan adanya jaringan terstruktur, SDL menginventarisasi truk yang akan dihapuskan → melaporkan kepada mantan Kepala Sudin LH Jakarta Barat, Hariadi → mendapat persetujuan → lalu menghubungi pihak ketiga berinisial NR untuk membeli truk tersebut. Harga yang disepakati berkisar Rp25 juta untuk truk kecil hingga Rp45 juta untuk truk besar per unit.

Saat dikonfirmasi wartawan, Eks Kasudin Lingkungan Hidup Jakarta Barat Hariadi justru bungkam dan enggan menjawab pertanyaan wartawan, soal adanya jaringan penadah, kesesuaian prosedur penghapusan, praktik kerja sama jangka panjang, pengawasan internal, serta ke mana perginya uang hasil penjualan aset tersebut, Kamis (24/09/26).

Menanggapi keseriusan kasus ini, Ketua Umum DPP KAMAKSI Joko Priyoski menegaskan, “Tangkap dan periksa mantan Kasudin LH Jakarta Barat Hariadi beserta anak buahnya berinisial SDL. Keduanya diduga terlibat langsung dalam penggelapan aset Pemda DKI. Aparat penegak hukum wajib turun tangan sekarang juga!”

Pengamat Kebijakan Publik dan Hukum Bolon pun angkat bicara dengan mengatakan, “Ini kemunafikan yang menyakitkan. Warga disuruh berkorban waktu dan tenaga memilah sampah, sementara pejabat justru membongkar dan menjual alat kerja rakyat. Kalau prosedur sah, mengapa bungkam saat ditanya? Kalau uang masuk kas daerah, mengapa tidak dijelaskan ke mana perginya? Kebisuan Hariadi adalah bukti paling kuat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan.” Ujarnya dalam keterangan resminya kepada Wartawan, Kamis (24/09/26).

Pengamat Bolon soroti bahwa pola kerja sama yang sudah berlangsung lama menunjukkan ini bukan kesalahan sesaat, melainkan sistem yang dibiarkan berjalan, “Ada perancang, ada yang mengizinkan, ada yang menjual, ada yang membeli, ini jaringan lengkap. Selama bertahun-tahun berjalan tanpa ada yang menindak, berarti pengawasan memang sengaja dimatikan. Yang paling menyedihkan, truk yang hilang berarti layanan pengangkutan sampah berkurang, dan beban itu kembali ditanggung warga.” Ujarnya.

Pengamat Bolo juga mendesak Inspektorat DKI, KPK, maupun kepolisian segera menelusuri setiap transaksi, memanggil semua pihak yang terlibat, dan memulihkan kerugian negara.

“Jangan biarkan rakyat berjuang sendiri melawan sampah sementara pejabat menikmati hasil penjualan aset mereka. Usut tuntas, kembalikan uang negara, dan berikan hukuman yang setimpal. Ini bukan sekadar kesalahan, ini pengkhianatan terhadap kepercayaan publik,” Pungkasnya.