Gubernur Jawa Barat Sampaikan Keluhan Petani dalam Kunjungan Presiden di Majalengka

Gubernur Jawa Barat Sampaikan Keluhan Petani dalam Kunjungan Presiden di Majalengka
Keterangan foto: Dalam acara panen raya yang dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Kabupaten Majalengka, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memanfaatkan momen tersebut untuk melaporkan berbagai permasalahan yang dihadapi para petani di wilayahnya.7 April 2025ft istimewa)

Gubernur Jawa Barat Sampaikan Keluhan Petani dalam Kunjungan Presiden di Majalengka

Majalengka – Temporatur.com

Dalam acara panen raya yang dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Kabupaten Majalengka, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memanfaatkan momen tersebut untuk melaporkan berbagai permasalahan yang dihadapi para petani di wilayahnya.7 April 2025

 

Di hadapan Presiden, Menteri Koordinator, Menteri Pertanian, dan jajaran TNI, Gubernur Dedi mengawali dengan ucapan terima kasih dan salam khas Jawa Barat, “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun., salah satu tantangan utama yang dihadapi petani saat ini adalah tingginya biaya produksi, khususnya untuk pengadaan obat-obatan. “Petani harus menyemprot tanaman setiap dua hari sekali untuk mengatasi hama, sementara tanah sudah mengalami kejenuhan karena penggunaan pupuk yang berlebihan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya program pemulihan tanah di Jawa Barat untuk mengembalikan unsur hara yang telah menurun. “Rata-rata kadar unsur hara di tanah sudah di bawah enam. Kami memerlukan program masif untuk memperbaiki kualitas tanah,” tambahnya.

Bacaan Lainnya

Selain itu, Dedi melaporkan adanya penurunan alokasi anggaran untuk irigasi di Jawa Barat. Ia berharap kunjungan Presiden dapat membawa perubahan terhadap hal tersebut. “Irigasi yang baik sangat dibutuhkan untuk mendukung produktivitas pertanian di Jawa Barat,” katanya.

Gubernur juga menyampaikan bahwa alih fungsi lahan menjadi salah satu ancaman terbesar bagi sektor pertanian di provinsinya. “Saya telah menerbitkan Peraturan Gubernur untuk melarang alih fungsi lahan pertanian, terutama di daerah Bekasi yang sudah hampir habis,” jelasnya. Namun, ia mengakui masih ada kendala dalam penyesuaian tata ruang, yang membutuhkan waktu hingga lima tahun.

Masalah lain yang disoroti adalah rendahnya akses para petani terhadap layanan kesehatan. “Banyak petani yang tidak terlindungi BPJS atau tidak mampu membayar iuran BPJS mandiri. Bahkan, ada kasus bayi yang ditahan di rumah sakit karena tunggakan biaya,” ungkapnya.

Dedi juga meminta tambahan perlengkapan pertanian untuk mendukung Jawa Barat sebagai lumbung pertanian nasional. Ia menutup laporannya dengan permohonan agar lahan milik Perhutani dan PTPN dialokasikan untuk program peningkatan produktivitas tanaman pangan seperti jagung yang dikelola langsung oleh petani.

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya atas laporan Gubernur Dedi dan berjanji untuk membahas solusi terbaik bersama para menteri terkait.**

(ER)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *