Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Berita » Penyelesaian Multi Konflik Rakyat dengan Investor, Advokat Rakyat: Presiden Segera Bentuk Badan Nasional

Penyelesaian Multi Konflik Rakyat dengan Investor, Advokat Rakyat: Presiden Segera Bentuk Badan Nasional

  • account_circle Suryo S
  • calendar_month Minggu, 2 Mar 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Penyelesaian Multi Konflik Rakyat dengan Investor, Advokat Rakyat: Presiden Segera Bentuk Badan Nasional

Morowali-Sulteng – Temporatur.com

Multi konflik di lokasi investasi, baik pertambangan nikel dan perkebunan sawit di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah tak bisa lagi diselesaikan secara parsial. Bagai pemadam kebakaran.

Sudah cukup, wilayah lingkar tambang nikel dan perkebunan sawit selama ini diselesaikan negara dengan pendekatan yang tidak konprehensif. Pendekatan hukum formal yang banyak merugikan rakyat, buruh dan warga lokal.

Advokat Rakyat Agussalim SH, di Palu pada hari Minggu (02/03) malam ini, menyikapi bentrok karyawan kontraktor PT IMIP yang dilaporkan menelan korban lima (5) orang dan kerusakan mobil dan jaringan kabel lainnya. Satu orang dikabarkan dari anggota polisi alami luka.

Cerita Agus, sejak 3,8 tahun mendampingi warga yang dirampas lahannya oleh perkebunan sawit, perusahaan tambang nikel menyisa-kan kerugian dan korban masyarakat. Mafia tanah dan kerusakan ekologi lingkungan serta hutan rakyat.

Agus menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto tak sebatas wacana menegakkan hukum, penyelesaian konflik rakyat dengan investor, dan kerusakan lingkungan akibat masifnya eskalasi pertambangan dan perkebunan perusahaan.

Presiden Prabowo, lanjut Agus katakan, sesegera mungkin membentuk badan nasional khusus menyelesaiakan konflik secara simultan. Bukan seperti sekarang. Mirip pemadam kebakaran dan akan terulang kembali.

” Ya saya usulkan agar Presiden Prabowo juga serius menyelesaikan konflik di lingkar tambang. Lingkar perkebunan sawit. Yang semua kementerian pasti ada datanya. Tapi kan selama ini tidak selesai selesai. Badan nasional langsung bertanggungjawab dengan presiden,’’ tandasnya.

Misalnya, konflik buruh yang paling menonjol dari akibat keberadaan perusahaan perusahaan ekstraktif, baik di sektor perkebunan sawit dan apalagi pertambangan nikel. Terutama kontraktor tambang yang sifatnya portofolio dari perusahaan induk, katanya.

Setiap tahun selalu ada korban antarburuh, perusahaan, dan aparat kepolisian. Selalu berulang.

Belum lagi kecelakaan kerja. Beberapa kali meledak tungku di perusahaan tambang yang menewaskan buruh. Komitmen Prabowo sebagai presiden ditantang saat ini, kritiknya.

‘’ Kalau hanya penanganan kasus, saya sudah lakukan hampir empat (4) tahun terakhir. Insiden pertikaian TKA Cina dan buruh kita pun saya lakukan pendampingan di Pengadilan PN Poso, apa yang terjadi, justru bertubi-tubi kasus ini terjadi,’’ terang advokat rakyat itu.

Pola badan atau tim nasional mesti dikendalikan presiden. Bukan tidak percaya kementerian.

Karena selama ini kementerian sudah bekerja tapi prestasinya tidak ada. Buktinya konflik terus bagai api dalam sekam. Presiden bisa mengerahkan organ independen, LSM, dan jurnalis dan kampus. Presiden mengendalikan dengan kordinasi dengan kepala daerah setempat. ‘

” Tantangan ini semoga Presiden Prabowo menyeriusi. Bila tidak ya sama saja dengan presiden sebelum sebelumnya. Sekarang tetap ada konflik akhirnya,’’ pungkas Agus.

(Jono)

  • Penulis: Suryo S

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tawarkan Solusi Teknologi Drone Inovatif, Terra Drone Indonesia Tampil di ADIPEC 2024

    • calendar_month Jumat, 15 Nov 2024
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Tawarkan Solusi Teknologi Drone Inovatif, Terra Drone Indonesia Tampil di ADIPEC 2024

  • Petani Pengelola Lahan Balai  Benih Kecamatan Pebayuran,  Keluhkan Kebijakan  UPTD yang Tak Berpihak

    • calendar_month Jumat, 17 Jan 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    PETANI PENGELOLA

    Sejumlah petani penggarap yang mengelola lahan Balai Benih di Kampung Tambun, Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan pemberhentian sementara pengelolaan lahan yang diterapkan oleh UPTD Balai Benih. Kebijakan ini dianggap tidak disertai dengan musyawarah yang memadai dan pemberitahuan yang jelas, sehingga menimbulkan kesan seperti pemecatan tanpa alasan yang sah.

    Dalam pertemuan yang digelar hari ini, Dede, perwakilan dari UPTD Balai Benih Karangharja, menjelaskan bahwa keputusan pemberhentian sementara tersebut diambil sebagai langkah antisipasi akibat pemberitaan yang viral di media. Namun, kebijakan ini tidak memberikan kejelasan bagi petani terkait nasib mereka ke depan, dan tidak melibatkan komunikasi yang baik antara pihak UPTD dan penggarap.

    Selain itu, petani juga mengeluhkan tingginya harga pupuk non-subsidi yang membebani mereka, seperti Pupuk Urea Petro N 46% yang dijual seharga Rp 8.500 per kilogram dan Pupuk PHONSKAH seharga Rp 7.000 per kilogram, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pupuk bersubsidi yang biasanya dijual dengan harga sekitar Rp 2.250 hingga Rp 2.500 per kilogram. Para petani pun menuntut penjelasan mengenai alasan mereka tidak dapat membeli pupuk subsidi meskipun terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

    Masalah lainnya yang dikeluhkan oleh para petani adalah penetapan harga gabah yang ditawarkan oleh Balai Benih yang dianggap terlalu rendah dibandingkan dengan harga pasar. Hal ini semakin memperburuk kondisi ekonomi para penggarap yang merasa dirugikan. Petani juga menyatakan kesiapan mereka untuk menerima rencana retribusi atau bagi hasil, asalkan pihak UPTD Balai Benih memberikan transparansi dalam pengelolaan dan pelaksanaannya. Para petani menegaskan bahwa mereka siap menerima retribusi sebesar Rp 1.500 per kilogram, namun menolak jika besaran retribusi ditetapkan sebesar Rp 3.000 per kilogram, karena dianggap terlalu memberatkan.

    “Kami selaku pengharap siap terkait dengan cara bagi hasil atau rencana retribusi, namun itu pun jika retribusinya Rp 1.500 per kilogram. Jika ditetapkan Rp 3.000 per kilogram, kami keberatan. Lantas, kami dapat apa jika retribusi sebesar itu? Kami harap pihak UPTD Balai Benih Karangharja dapat lebih transparan dalam kebijakan yang diterapkan dan memberikan penjelasan yang jelas mengenai pengelolaan yang dilakukan,” ungkap para petani.

  • Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan bersama Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN.Holik Qodratulloh

    Kinerja Dani Ramdan di Kabupaten Bekasi Sangat Memuaskan, Ini Kata Mbah Goen

    • calendar_month Jumat, 12 Jan 2024
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Kinerja Dani Ramdan di Kabupaten Bekasi Sangat Memuaskan, Ini Kata Mbah Goen

  • Dedi Mulyadi Pastikan Stok Pupuk di Jabar Aman

    • calendar_month Minggu, 23 Mar 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Dedi Mulyadi Pastikan Stok Pupuk di Jabar Aman

  • Gelar acara persatuan Tarbiyah islamiah (PERTI) 2024

    • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Temporatur.com – 14 Nov 2024, 07:42 WIB Kodar Solihat Anggota DPRD Jabar MQ Iswara saat memukul gong pada acara pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Perti Jabar di Hotel Preanger, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu, 13 November 2024 malam. /temporatur.com Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI atau ditulis Perti) Jabar menyatakan kesiapannya untuk mengawal program pemerintah […]

  • POLRES PALI BEKUK PENGEDAR SABU DI JALAN PRABU MENANG, 7,29 GRAM BARANG BUKTI DISITA

    • calendar_month Jumat, 18 Jul 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    POLRES PALI BEKUK PENGEDAR SABU DI JALAN PRABU MENANG, 7,29 GRAM BARANG BUKTI DISITA

expand_less