Jakarta || Temporatur.com
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sekitar 17.500 pulau dan garis pantai yang panjang mencapai 81.000 km. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan, mencapai 6,32 juta km2, sementara luas daratannya hanya 1,91 juta km2. Namun, tidak semua bagian dari wilayah kepulauan ini dapat dijaga dan diawasi dengan ketat oleh petugas keamanan.
Di sisi lain, potensi sumber daya alam (SDA) kelautan Indonesia masih belum sepenuhnya dieksplorasi. Jika dimanfaatkan dengan baik, potensi SDA kelautan jauh lebih besar daripada potensi yang ada di wilayah daratan. Kelebihan ini menjadi incaran bagi pelaku kejahatan lintas negara yang memanfaatkan kondisi geografis Indonesia. Lebih dari 70% kejahatan sebenarnya terjadi di wilayah laut, mulai dari illegal fishing, pembajakan, hingga penyelundupan. Bahkan, beberapa jenis kejahatan di darat berasal dari laut, seperti perdagangan orang, penyelundupan narkotika, penyelundupan BBM bersubsidi, dan impor barang bekas. Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga kedaulatan negara.
Faktanya, masih ada banyak celah pada perbatasan-perbatasan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal. Kurangnya pengawasan dan lemahnya kehadiran aparat di laut menjadi penyebabnya, meskipun sudah terdapat 13 lembaga/instansi yang memiliki kewenangan di laut. Namun, sebagian besar lembaga/instansi ini belum bekerja secara efektif karena tumpang tindihnya kewenangan. Kejaksaan Agung sebagai satu-satunya lembaga dengan kewenangan penuntutan terhadap perkara-perkara yang berada di laut memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum terpadu di laut.
Jaksa Agung menegaskan bahwa kejahatan di laut harus ditangani secara serius karena berdampak luas terhadap perekonomian negara dan keselamatan masyarakat. Penanggulangan kejahatan di laut tidak bisa hanya diserahkan kepada beberapa instansi saja, mengingat kompleksitasnya termasuk koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, solusi yang harus segera dibentuk adalah kerja sama yang intensif, efektif, dan terpusat. Dengan demikian, semua pihak yang terkait akan menjadi satu kesatuan yang terkoordinir dengan baik, tanpa saling menunggu dan merasa berwenang. Dibutuhkan pula klasifikasi modus tindak pidana untuk mempermudah mengungkap akar permasalahan dan melibatkan semua pihak yang terkait.
Selain itu, perlu adanya satu komando dan satu langkah dalam menjaga Sumber Daya Laut Nasional sebagai kekayaan bangsa. Kejaksaan Agung telah siap menjadi bagian terpenting dalam penegakan hukum di laut melalui optimalisasi peran Intelijen Kejaksaan di bidang kemaritiman. Langkah awal yang akan dilakukan adalah mendata perbatasan di seluruh Indonesia, mengawasi lalu lintas kapal yang keluar-masuk wilayah Indonesia, serta melakukan pendataan barang yang keluar-masuk di wilayah perairan,.ungkap Jaksa Agung ST Burhanuddin, Sabtu 13/01/2024, di Jakarta.
Kejaksaan sebagai lembaga satu- satunya yang memiliki kewenangan dibidang penuntutan terhadap perkara-perkara yang berada di laut, sangat penting untuk diikutsertakan sebagai bagian dari penegakan hukum terpadu di laut,karena ujung dari penanganan perkara akan ke Kejaksaan sebagai dominus litis dalam proses penanganan perkara, kata Jaksa Agung.
” Kejaksaan selama ini kurang berperan aktif dalam kejahatan-kejahatan yang ada di laut, padahal tindak pidana di laut sangat potensial untuk menambah pendapatan negara melalui denda dan uang pengganti dari kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, jelas Jaksa Agung.
Jaksa Agung menekankan bahwa Kejaksaan Agung telah siap dengan sumber daya manusia yang ada untuk menjadi salah satu pilar utama dalam penegakan hukum di laut. (Red)
Sumber : Kapuspenkum Kejagung RI
