#Puncak

Ia juga menganjurkan untuk mengkonfirmasi ke dinas ataupun instansi yang telah disebutkan, mengenai proses pengajuan Izin dan persyaratannya, dimana perlu diketahui Kawasan Puncak Pancawati yang sebagian merupakan lahan Pertanian dan Perkebunan yang dikelola oleh masyarakat yang diberikan Pemerintah melalui Kebijakan Presiden Jokowi dengan sistem Redistribusi ( Tahun 2016 ), Kabid Tata Ruang terkesan gugup dan mengelak memberi keterangan serta melempar tanggung jawab serta mengarahkan “coba hal itu dikonfirmasi ke pihak yang telah disebutkan” ujarnya.

Dedi Mulyadi mengakui bahwa pembukaan kawasan wisata tersebut melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jaswita telah menimbulkan sungai sungai keurug. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk mengembalikan kawasan Puncak sesuai peruntukannya sebagai wilayah perkebunan dan resapan air.