#pagar laut

Sebelumnya, dalam sebuah video yang beredar, Nusron Wahid juga menyatakan bahwa sertifikat tanah yang semula berstatus darat tetapi berubah menjadi laut dianggap tidak sah dan harus dibatalkan.

Yang di Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang juga yang diberhentikan di Bekasi. Cuma jumlahnya berapa saya lupa, baru tadi pagi saya mendapat laporan dari Inspektorat Jenderal hasil investigasinya,” ujar Nusron Wahid.

Lahan yang telah menjadi laut tidak dapat memiliki sertifikat kepemilikan. Sertifikat SHGB seperti ini harus dibatalkan karena tanah tersebut sudah hilang menjadi laut atau air.”

Mustana Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Hurip Jaya,sekaligus juga sebagai Pembudidaya ikan di lokasi tersebut, mengungkapkan,”pertanyaan besar muncul: apakah laut yang telah menjadi daratan berupa tambak ini akan tetap dibiarkan atau diubah kembali menjadi laut lagi?..

Pemda Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus menjaga kelestarian lingkungan laut sekaligus memastikan bahwa setiap investasi di sektor kelautan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir

Polemik pagar laut misterius yang berada di beberapa daerah menjadi sorotan publik beberapa waktu belakangan ini. Tak terkecuali dengan pagar laut misterius yang ada di Bekasi, Jawa Barat

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Temukan Kesalahan Eksekusi Lahan di Bekasi

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pembongkaran pagar laut di pesisir Bekasi. Ia juga menekankan komitmennya untuk bertindak tegas terhadap penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang tidak sah di kawasan tersebut.

Perlu segera ada leading lembaga penegak hukum yang menegaskan proses hukum atas kasus ini. Apakah itu Kejaksaan Agung atau Kepolisian, publik perlu segera mendapat sinyal penegakan hukum yang jelas dan tidak berputar-putar di soal administratif seperti yang melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” kata pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, dalam keterangan pers tertulis singkatnya di Jakarta, Senin (3/2).

Pejabat penerbit sertifikat dan pembeli atau penadah sertifikat (SHM dan SHGB) palsu ini mengaku, lahan di perairan laut tersebut dulunya, tahun 1980an, merupakan tanah daratan. Mereka berdalih, tanah daratan tersebut sekarang menjadi daerah perairan laut karena terjadi abrasi, yaitu proses pengikisan tanah di daerah pesisir pantai, sehingga membuat tanahnya musnah dan menjadi daerah perairan.