Daerah

Setara dan Berdaya: Pemkab Taput Rangkul 55 Penyandang Disabilitas di HDI 2025

Taput – Temporatur.com |Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025 bertema “Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas” di Galeri Dekranasda Taput, Sopo Partungkoan, Tarutung, Minggu (7/12/2025). Kegiatan dihadiri 55 penyandang disabilitas beserta keluarga pendamping, diisi dengan ibadah bersama, penampilan seni anak disabilitas, serta pameran produk UMKM termasuk karya difabel. Pemkab Taput diwakili Sekretaris Daerah Drs. Henry MM Sitompul, M.Si bersama Ketua TP PKK Ny. Neny Angelina JTP Hutabarat, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, serta pimpinan perangkat daerah. SelanjutnyaARRA Law Firm Perkuat Eksistensi sebagai Firma Hukum Profesional Berbasis Legalitas, Integritas, dan Strategi Hukum ModernDalam sambutan Bupati Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat yang dibacakan Sekda, pemerintah menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial RI dan Sentra Insyaf Medan atas dukungan dan perhatian kepada penyandang disabilitas di Taput. “Kegiatan ini bukan sekadar penyerahan bantuan, tetapi simbol kuatnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sekda. Ketua TP PKK menekankan pentingnya […]

Berita, Nasional

Tragedi Sumatera: Ketika Derita Rakyat Berbenturan dengan Kelalaian Struktural

Sumatra, Indonesia – temporatur. com Rangkaian bencana yang melanda Sumatera dalam beberapa hari terakhir kembali membuka luka lama: rapuhnya tata kelola lingkungan, lemahnya mitigasi risiko, serta lambatnya respon birokrasi dalam menghadapi dinamika cuaca ekstrem dan eksploitasi ruang yang tidak terkendali. Korban meninggal dan orang hilang terus bertambah, menunjukkan betapa beratnya beban yang harus ditanggung masyarakat di wilayah terdampak. SelanjutnyaARRA Law Firm Perkuat Eksistensi sebagai Firma Hukum Profesional Berbasis Legalitas, Integritas, dan Strategi Hukum ModernDalam kajian akademis kebencanaan, peristiwa seperti ini tidak pernah berdiri sendiri. Ia merupakan akumulasi dari ketidakhadiran kebijakan yang presisi, abainya pengawasan tata ruang, serta minimnya intervensi mitigasi jangka panjang. Dengan kata lain, bencana ini tidak hanya berbicara tentang alam, tetapi juga tentang struktur kekuasaan yang gagal melindungi rakyatnya. Para pemerhati kebijakan publik menilai bahwa sejumlah faktor—mulai dari deforestasi, konversi lahan yang tidak terkendali, hingga lemahnya pengendalian izin usaha—memiliki kontribusi signifikan terhadap tingginya risiko bencana. Dalam konteks itu, […]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.