Jakarta || Temporatur.com Selasa 07 Februari 2023 bertempat di Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan pengarahan serta melantik, mengambil sumpah, dan menyaksikan serah terima jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung. SelanjutnyaInovasi ECO-Ulos Pemkab Taput: Ubah Limbah Pertanian Jadi Wastra Berkelanjutan dan Tingkatkan Ekonomi PenenunDalam arahannya, Jaksa Agung menyampaikan para pejabat yang ditunjuk adalah insan terbaik Adhyaksa dan telah melalui proses kajian mendalam, pertimbangan matang, serta penilaian yang obyektif untuk mengisi jabatan yang telah ditentukan dengan memperhatikan prinsip “orang yang tepat di tempat yang tepat”. “Di samping itu, juga memberikan kesempatan kepada setiap insan Adhyaksa di lingkungan kerjanya untuk dapat mengembangkan diri melalui pola karir dan penugasan yang baru dan beragam,” ujar Jaksa Agung. Selanjutnya, Jaksa Agung juga menyampaikan beberapa pokok penekanan tugas yang harus segera disesuaikan dan dilaksanakan terkait beberapa bidang antara lain: SelanjutnyaPemkab Taput Salurkan 40 Paket Bantuan Permakanan […]
Kategori: Nasional
LQ Indonesia Law Firm Tanggapi Positif Pernyataan Jokowi Dan Mahpud: Pejabat KOI Terlapor Investasi Bodong Mahkota Belum Ada Kepastian Hukum Sejak 2020
Jakarta || Temporatur.com SelanjutnyaInovasi ECO-Ulos Pemkab Taput: Ubah Limbah Pertanian Jadi Wastra Berkelanjutan dan Tingkatkan Ekonomi PenenunLQ Indonesia Law firm apresiasi pernyataan Jokowi dam Mahfud yang ingin agar penegakan hukum di bidang keuangan bisa berjalan. Namun, agak ragu bawahan akan menjalankan perintah dan instruksi atasan. “Seingat saya sudah beberapa kali Presiden Jokowi memberikan instruksi kepada aparat penegak hukum sejak tahun 2021 agar menindak kasus Investasi bodong yang merugikan masyarakat luas. Namun, bawahan Presiden sama sekali tidak menggubrisnya.” Sebut Advokat Bambang Hartono, SH, MH selaku Kadiv Humas LQ Indonesia Law firm. Kasus PT Mahkota dan (OSO )Sekuritas dengan terlapor Raja Sapta Oktohari dan Hamdriyanto dimana LQ Indonesia Law firm sebagai pelapor dan kuasa hukum, dengan LP No 2228/IV/YAN 2.5/2020/SPKT PMJ Tanggal 9 April 2020 dan LP No 3161/VI/YAN 2.5/2020/SPKT PMJ Tanggal 4 Juni 2020. “Laporan sudah di buat di Polda Metro Jaya, Mahkota ini kerugian total 7 Triliun dengan korban sekitar […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
