Sumatra, Indonesia – temporatur. com
Rangkaian bencana yang melanda Sumatera dalam beberapa hari terakhir kembali membuka luka lama: rapuhnya tata kelola lingkungan, lemahnya mitigasi risiko, serta lambatnya respon birokrasi dalam menghadapi dinamika cuaca ekstrem dan eksploitasi ruang yang tidak terkendali. Korban meninggal dan orang hilang terus bertambah, menunjukkan betapa beratnya beban yang harus ditanggung masyarakat di wilayah terdampak.
Dalam kajian akademis kebencanaan, peristiwa seperti ini tidak pernah berdiri sendiri. Ia merupakan akumulasi dari ketidakhadiran kebijakan yang presisi, abainya pengawasan tata ruang, serta minimnya intervensi mitigasi jangka panjang. Dengan kata lain, bencana ini tidak hanya berbicara tentang alam, tetapi juga tentang struktur kekuasaan yang gagal melindungi rakyatnya.
Para pemerhati kebijakan publik menilai bahwa sejumlah faktor—mulai dari deforestasi, konversi lahan yang tidak terkendali, hingga lemahnya pengendalian izin usaha—memiliki kontribusi signifikan terhadap tingginya risiko bencana. Dalam konteks itu, suara masyarakat sipil semakin keras menggema.
Salah satu aktivis sosial kemasyarakatan, Kang Yadi Mulyadi, menyampaikan pernyataan tajam yang menggugah nurani publik:
Ini bukan sekedar bencana, tetapi seperti pembunuhan massal yang berizin. Ketika izin dikeluarkan tanpa kajian risiko yang menyeluruh, maka yang dipertaruhkan adalah nyawa rakyat.
Pernyataan tersebut bukan tuduhan pidana, melainkan kritik moral dan politis yang menuntut negara untuk melakukan refleksi serius atas mekanisme perizinan, tata ruang, dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam perspektif demokrasi, kritik seperti ini merupakan komponen penting agar birokrasi tetap akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Rilis ini juga menegaskan bahwa penanganan bencana tidak bisa lagi bersifat reaktif. Diperlukan:
1. Audit menyeluruh terhadap izin pemanfaatan lahan di wilayah rawan bencana.
2. Reformasi tata kelola lingkungan berbasis kajian ilmiah dan partisipasi masyarakat.
3. Penguatan kapasitas mitigasi pemerintah daerah agar dapat merespon lebih cepat dan lebih tepat.
4. Transparansi data korban dan proses penanganan untuk memastikan akuntabilitas publik.
5. Pendidikan kebencanaan sebagai bagian dari budaya keseharian masyarakat.
Tragedi Sumatera harus menjadi momentum evaluasi nasional. Kita tidak boleh lagi menyebut semua ini sebagai “takdir alam”, ketika fakta-fakta di lapangan menunjukkan kuatnya unsur kelalaian struktural.
Negara wajib hadir bukan hanya saat rakyat sudah menjadi korban, tetapi sebelum korban itu ada.
Dan jeritan masyarakat hari ini menjadi pengingat bahwa keselamatan publik adalah mandat utama dari setiap kebijakan pembangunan.
Tim Redaksi
